BAKOM Dorong Humas Daerah agar Lebih Aktif Mendengar Warga

Pergeseran paradigma yang tengah dijalankan pemerintah menuntut perubahan dalam pola komunikasi. Pemerintah tidak lagi cukup menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjelaskan tujuan setiap kebijakan.

"Sekarang sedang terjadi perubahan paradigma, dari ekonomi yang berpusat pada segelintir pihak kepada rakyat banyak. Makan bergizi yang dulu hanya dinikmati anak dari keluarga mampu kini diterima semua anak. Pemeriksaan kesehatan yang dulu berbiaya kini menjadi hak setiap warga. Perubahan sebesar ini perlu dijelaskan kepada masyarakat bukan hanya hasilnya, tetapi juga alasan dan tujuannya," ujar Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom Hariqo Wibawa Satria.

Hal tersebut disampaikan Hariqo dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang diselenggarakan Bakom di Medan, Jumat (23/10). Menurut dia, perubahan zaman mengharuskan humas pemerintah menyesuaikan cara kerja dan pendekatan komunikasinya.

"Sesuai arahan Presiden, komunikasi pemerintah hari ini bukan lagi sekadar menyampaikan, tetapi juga mendengar. Masukan dan kritik masyarakat adalah bagian dari pelayanan, dan humas daerah berada di posisi paling dekat untuk mendengarnya lebih dulu. Informasi bergerak setiap saat, karena itu pelayanan komunikasi pemerintah pun tidak mengenal jam kerja," katanya.

Hariqo juga memaparkan sejumlah capaian pemerintah di sektor kesehatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Cek Kesehatan Gratis diikuti 70 juta orang pada 2025 dan lebih dari 109 juta orang hingga Oktober 2026, sehingga secara akumulatif sudah lebih dari 179 juta orang mengikuti program ini sejak 2025. Sebanyak 66 rumah sakit daerah ditingkatkan kelasnya agar mampu menangani kanker, stroke, jantung, dan ginjal di dekat rumah warga. Pemerintah juga menetapkan tunjangan khusus Rp 30.012.000 per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan melalui Perpres 81 Tahun 2025," katanya.

Senada dengan Hariqo, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah membawa perubahan paradigmatik. Menurut dia, perubahan tersebut harus disertai pendekatan komunikasi yang mampu membantu masyarakat memahami arah dan tujuan kebijakan pemerintah.

"Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ditegakkan agar kekayaan negara kembali untuk kemakmuran rakyat, dan itu sudah dibuktikan dalam dua tahun ini. Perubahan sebesar ini tidak cukup dijalankan, tetapi juga harus dipahami rakyat," ujar Sugiat.

Sugiat mengatakan, perkembangan era digital membuat pemerintah perlu meninggalkan pola komunikasi konvensional yang hanya mengandalkan kewenangan untuk menyampaikan kebijakan.

"Dulu negara bisa mengandalkan kewenangan untuk menyampaikan kebijakannya. Sekarang yang menentukan adalah apakah kebijakan itu dipahami dan diterima oleh masyarakat. Karena itu komunikasi pusat dan daerah harus satu narasi, dengan cara penyampaian yang disesuaikan daerah masing-masing," katanya.

Workshop tersebut diikuti jajaran humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta perwakilan dari 33 kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi Bakom bersama Kementerian Dalam Negeri dengan humas pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menyampaikan harapan agar Bakom memberikan pembinaan komunikasi secara langsung di daerah.

Melalui program ini, Bakom membekali humas daerah dengan narasi dan data yang selaras. Selain itu, Bakom membuka saluran komunikasi agar aspirasi dan masukan dari daerah dapat diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait.

Sumatera Utara menjadi provinsi pertama yang menjadi lokasi pelaksanaan program pembinaan komunikasi kehumasan daerah. Bakom berencana melanjutkan program tersebut ke provinsi-provinsi lainnya.