Kemenkum Bengkulu Segera Gelar Pelatihan Paralegal Posbankum, Perkuat Akses Keadilan Masyarakat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bengkulu bersama pihak terkait akan segera memberikan pelatihan paralegal. Program ini bertujuan untuk penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah terbentuk di berbagai wilayah.

Kepala Kanwil Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, menyatakan bahwa inisiatif ini penting untuk memastikan Posbankum tetap aktif dan produktif. Pelatihan ini akan menyasar anggota Posbankum atau kelompok kadarkum di desa-kelurahan.

Langkah ini diambil guna mengoptimalkan pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil. Keberadaan Posbankum diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memfasilitasi akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penguatan Posbankum Melalui Pelatihan Paralegal

Kemenkum Bengkulu berkomitmen untuk memperkuat peran Posbankum melalui serangkaian program terstruktur. Salah satu fokus utamanya adalah penyelenggaraan pelatihan paralegal bagi pengelola Posbankum.

Pelatihan ini dirancang untuk membekali para anggota dengan pengetahuan dan keterampilan hukum yang memadai. Dengan demikian, mereka dapat memberikan bantuan hukum yang efektif dan berkualitas kepada masyarakat.

Menurut Zulhairi, "Kita perlu memastikan Posbankum tetap aktif dan produktif melalui berbagai kegiatan lanjutan, seperti pelatihan paralegal bagi anggota Posbankum atau kelompok kadarkum di desa-kelurahan." Ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Posbankum.

Selain pelatihan, Kanwil Kemenkum Bengkulu juga akan melaksanakan pembinaan berkala serta monitoring dan evaluasi terjadwal. Langkah-langkah ini penting guna memastikan pelayanan hukum berjalan optimal dan sesuai standar.

Akses Keadilan Merata Hingga Pelosok Desa

Keberadaan Posbankum merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam pemerataan akses keadilan. Program ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang selama ini minim layanan hukum.

Zulhairi menegaskan bahwa Posbankum membuktikan akses keadilan tidak harus terpusat di kota besar. "Ketika layanan hukum ditempatkan di desa, masyarakat kecil tidak lagi terhalang oleh jarak, biaya, dan birokrasi," ujarnya.

Posbankum menjadi solusi bagi masyarakat di desa dan kelurahan untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa hambatan berarti. Hal ini secara signifikan mengurangi beban dan kesulitan yang sering dihadapi warga di daerah terpencil.

Kemenkum Bengkulu memastikan bahwa Posbankum di tingkat desa dan kelurahan mampu menjadi garda terdepan. Mereka diharapkan dapat secara langsung membantu masyarakat dalam mengakses keadilan, memperkuat fondasi hukum di tingkat akar rumput.

Sumber: AntaraNews