Posbankum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) aktif melakukan monitoring Posbankum di Desa Jeruk dan Batu Belubang, Bangka Tengah, memastikan layanan bantuan hukum optimal bagi masyarakat desa.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah perkuat kualitas layanan Posbankum di Tolitoli, memastikan pelaporan akurat dan akses keadilan merata bagi masyarakat. Simak upaya peningkatan ini!

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan meminta peran Posbankum diperkuat sebagai ujung tombak edukasi hukum, terutama dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya.

Kantor Wilayah Kemenkum Sumut terus memperkuat peran Posbankum Pematangsiantar untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan hukum yang merata dan berkeadilan, terutama dalam penyelesaian masalah non-litigasi.

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pendampingan Posbankum hingga tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan dan pemahaman hukum yang memadai.

Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara serius tingkatkan kompetensi paralegal untuk perkuat Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, demi akses keadilan masyarakat.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengintensifkan penguatan kebijakan hukum nasional di NTT, menyelaraskan implementasi pusat dengan karakteristik daerah. Bagaimana upaya ini menjamin akses keadilan bagi masyarakat?

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI optimis Posbankum dapat menjadi garda terdepan bagi korban narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi serta perlakuan hukum yang adil.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memperkuat layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum, memastikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

Kementerian Hukum mengklaim **Posbankum** sukses meredam konflik masyarakat, termasuk sengketa rumah ibadah dan waris, menghadirkan keadilan hingga pelosok desa. Simak selengkapnya!

Anggota Komisi XIII DPR RI mendesak perluasan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) hingga ke **daerah terpencil** di Sumatera Utara untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang belum terjangkau.

Pembentukan Posbankum di desa/kelurahan menjadi langkah strategis Kemenkumham Sulut untuk memperkuat akses keadilan, menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Sherly Tjoanda, yang menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara, telah terpilih sebagai Duta Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Kemenkum Maluku berhasil membentuk 435 Posbankum di 5 kabupaten/kota, memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Simak bagaimana inisiatif Posbankum Maluku ini menjangkau hingga pelosok desa.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng umumkan 4 daerah telah 100% bentuk Posbankum, menjamin akses keadilan gratis bagi masyarakat. Simak daerah mana saja yang berhasil mencapai target ini!

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkum Sumut) serius menggenjot pemerataan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa/kelurahan demi wujudkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat.

Kemenkum Kalsel bersama Pemkab Tapin berhasil membentuk 126 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses keadilan merata hingga pelosok. Inilah langkah nyata mendekatkan hukum bagi masyarakat!

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel memperluas jangkauan akses keadilan di 13 kabupaten/kota dengan mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa. Bagaimana langkah ini mendekatkan hukum kepada masyarakat?

Kemenkum Kalsel menilai Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sangat relevan untuk masyarakat Barito Kuala, mendekatkan akses keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum lebih cepat di tingkat lokal.