Menteri Hukum

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyoroti ketimpangan royalti digital di platform ASEAN. Dengan potensi pasar 700 juta jiwa, distribusi pendapatan bagi pencipta karya masih jauh dari kata adil.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa norma dalam RUU ini harus presisi agar kewarganegaraan tidak dijadikan komoditas.

Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, termasuk di sektor kehutanan dan pertambangan. Keputusan Presiden Prabowo ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan dan pene

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan program Transformasi Digital Kemenkum akan rampung sepenuhnya pada April 2026, menjanjikan layanan publik yang lebih mudah dan pasti bagi masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas akan meninjau isu pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke kepolisian terkait kritik dalam pertunjukan "Mens Rea", menyusul dugaan pencemaran nama baik organisasi Islam.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel berhasil meratakan akses keadilan dengan mencatat Kabupaten Bone sebagai wilayah dengan Posbakum terbanyak di Sulawesi Selatan, mencapai 100 persen hingga November 2025.

Di tahun 2026, Kementerian Hukum bersama dengan beberapa jajaran kementerian terkait, telah mengetahui ekonomi kreatif akan menjadi soko guru atau tiang utama.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meninjau Posbakum di Gorontalo. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memiliki akses keadilan yang merata, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Indonesia mengusulkan pertemuan khusus antara ASEAN dan Jepang untuk mengatasi isu royalti musik digital serta peran kecerdasan buatan (AI) di platform digital, bertujuan mendorong keadilan ekonomi bagi para kreator.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara ASEAN dan Jepang, khususnya dalam pengembangan kerangka hukum.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan kekayaan intelektual sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Menurut Menteri Hukum, karya jurnalistik berhak mendapatkan nilai ekonomi.

Pemerintah mendorong pendaftaran merek kolektif koperasi sebagai strategi vital untuk meningkatkan nilai produk lokal, melindungi kekayaan intelektual, dan memperkuat ekonomi rakyat.

Pemerintah saat ini tengah berupaya meningkatkan sistem pengelolaan royalti agar lebih modern, transparan, dan dapat diakses secara digital.

DPW PPP NTB akan melakukan evaluasi dan menyiapkan sanksi tegas bagi kader yang tidak mendukung kepemimpinan Muhammad Mardiono, menyusul pengesahan kepengurusan oleh Menkum.