Kanwil Kemenkum Jambi Gelar Pelatihan Paralegal, Perkuat Akses Keadilan di Desa dan Kelurahan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi telah memulai inisiatif penting dengan menyelenggarakan pelatihan paralegal bagi Posbankum desa dan kelurahan. Kegiatan ini merupakan gelombang pertama di tahun 2026, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas garda terdepan bantuan hukum di masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan secara virtual dari Jambi, melibatkan ratusan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Kepala Kanwil Kemenkum Jambi, Jonson Siagian, menegaskan bahwa paralegal memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum serta pendampingan awal kepada masyarakat. Inisiatif ini diharapkan dapat memperluas jangkauan akses keadilan. Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 27 hingga 29 Januari 2026.

Pembukaan pelatihan dilakukan secara resmi oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kanwil Kemenkum Jambi Dina Rasmalita, serta Kadiv Pelayanan Hukum Diana Yuli Astuti.

Peran Krusial Paralegal dalam Memperluas Akses Keadilan

Menurut Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021, paralegal didefinisikan sebagai individu dari komunitas atau masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum, yang telah mengikuti pelatihan paralegal. Mereka tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Definisi ini menekankan peran mereka sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum.

Jonson Siagian menyoroti bahwa paralegal Posbankum di desa dan kelurahan sangat penting dalam memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan mereka juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum secara berkelanjutan. Ini menjadikan mereka figur kunci dalam ekosistem bantuan hukum.

Dengan kemampuan memberikan pendampingan awal dan edukasi hukum, paralegal berfungsi sebagai garda terdepan. Mereka membantu masyarakat memahami hak-hak hukumnya serta prosedur yang berlaku. Peran ini esensial untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan keadilan.

Pembekalan Materi Komprehensif untuk Penguatan Paralegal

Pelatihan paralegal ini membekali peserta dengan sejumlah materi strategis yang relevan dengan tugas mereka di lapangan. Materi tersebut mencakup hak asasi manusia, bantuan hukum dan advokasi, serta isu gender dan kelompok rentan. Pembekalan ini dirancang untuk memastikan paralegal memiliki pemahaman yang mendalam.

Selain itu, peserta juga mendapatkan materi tentang keparalegalan itu sendiri, teknik penyusunan dokumen dan laporan, serta prosedur hukum dan peradilan di Indonesia. Pengetahuan ini krusial untuk efektivitas kerja paralegal. Mereka juga diajarkan teknik komunikasi yang efektif untuk berinteraksi dengan masyarakat.

Narasumber yang berkompeten dari berbagai lembaga bantuan hukum dan organisasi mitra turut berkontribusi dalam menyampaikan materi. Kombinasi teori dan praktik dari para ahli ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh paralegal. Pembekalan menyeluruh ini menjadi fondasi penting bagi kinerja mereka.

Capaian dan Harapan Kanwil Kemenkum Jambi untuk Posbankum

Data Kanwil Kemenkum Jambi tahun 2025 menunjukkan capaian signifikan dalam pembentukan Posbankum di Provinsi Jambi. Sebanyak 1.585 desa dan kelurahan telah membentuk Posbankum, mencapai 100 persen cakupan. Posbankum ini tersebar di dua kota madya dan sembilan kabupaten di seluruh provinsi.

Pihak Kanwil Kemenkum Jambi berharap agar para paralegal Posbankum desa dan kelurahan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas tinggi. Integritas adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Profesionalisme juga penting dalam memberikan edukasi yang akurat.

Selain itu, para paralegal diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat budaya sadar hukum di masyarakat. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah setempat. Sinergi ini penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan merata.

Sumber: AntaraNews