Tahukah Anda? Kanwil Kemenkum Jateng Dorong Pembentukan Posbakum di Desa Grobogan untuk Akses Keadilan Merata

Kanwil Kemenkum Jateng serius mendorong pembentukan Posbakum di tingkat desa dan kelurahan di Grobogan. Upaya ini bertujuan mendekatkan akses keadilan dan edukasi hukum bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Tengah baru-baru ini menginisiasi langkah strategis di Kabupaten Grobogan. Mereka mendorong pembentukan pos bantuan hukum atau Posbakum di tingkat desa dan kelurahan. Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas dan mempermudah akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan penting ini berlangsung pada Selasa, 23 September, di Ruang Rapat Amarta, Mal Pelayanan Publik Grobogan. Acara tersebut merupakan bagian dari Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pemerintah Kabupaten Grobogan menjadi penyelenggara utama kegiatan ini.

Lily Mufidah, Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Jateng, menjelaskan pentingnya Posbakum. Keberadaan Posbakum diharapkan dapat mendekatkan layanan hukum, meratakan akses keadilan, serta mendorong penyelesaian masalah dengan kearifan lokal. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Posbakum: Mendekatkan Akses dan Edukasi Hukum

Pembentukan Posbakum di tingkat desa dan kelurahan menjadi prioritas utama Kanwil Kemenkumham Jateng di Grobogan. Lily Mufidah menegaskan bahwa Posbakum bukan hanya sekadar tempat konsultasi hukum. Lebih dari itu, Posbakum juga berfungsi sebagai sarana edukasi yang efektif bagi masyarakat.

Melalui Posbakum, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat secara signifikan. "Harapannya, semakin banyak Posbakum terbentuk, semakin tinggi pula kesadaran hukum di tengah masyarakat," terang Lily Mufidah. Ini menunjukkan komitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui pemahaman hukum yang lebih baik.

Akses keadilan yang merata merupakan hak setiap warga negara. Dengan adanya Posbakum Grobogan, masyarakat di daerah terpencil pun dapat memperoleh bantuan hukum. Inisiatif ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses terhadap informasi dan layanan hukum yang selama ini mungkin dirasakan.

JDIH: Transparansi dan Informasi Hukum Akurat

Selain Posbakum, Kanwil Kemenkumham Jateng juga menekankan peran vital Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Dyah Santi, Analis Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkumham Jateng, menyoroti pentingnya sinergitas dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah. JDIH bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen hukum.

Tujuan utama JDIH adalah mendukung transparansi dan kepastian hukum di Grobogan. Melalui platform ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi hukum yang akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan langkah maju dalam memastikan hak masyarakat untuk tahu terpenuhi.

Peran pengelola JDIH di daerah sangat strategis dalam mewujudkan tujuan ini. Mereka bertanggung jawab memastikan masyarakat memperoleh layanan informasi hukum yang berkualitas. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik juga menegaskan bahwa JDIH adalah hak masyarakat yang harus bisa diakses secara luas.

"Dengan adanya kepustakaan hukum secara online, masyarakat kini bisa mengakses dokumen hukum kapan saja dan di mana saja," ujarnya. Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Heni Susila Wardoyo, menambahkan bahwa JDIH sangat penting untuk memberikan edukasi dan layanan hukum berkualitas bagi masyarakat.

Sinergitas untuk Pelayanan Hukum Optimal

Keberhasilan program Posbakum dan optimalisasi JDIH sangat bergantung pada sinergitas berbagai pihak. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Grobogan menekankan pentingnya kerja sama antar pihak. Hal ini krusial dalam mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh warga.

"Posbakum menjadi instrumen penting untuk menghadirkan pelayanan hukum yang lebih optimal bagi masyarakat. Untuk itu, sinergitas perlu terus kita tingkatkan," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, Kemenkumham, dan elemen masyarakat lainnya.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Kepala Bagian Hukum Setda Grobogan, perwakilan Dispermades, serta para camat se-Kabupaten Grobogan turut serta. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kolektif untuk mendukung inisiatif ini. Sinergitas ini diharapkan dapat mempercepat pembentukan dan efektivitas Posbakum Grobogan.

Sumber: AntaraNews