Sorot
{{caption}}
MA Pangkas Hukuman Terdakwa Korupsi Lombok City Center, dari 8 Jadi 5 Tahun

{{caption}}
Demokrat Soroti Sanksi Baru Dalam Putusan MK soal Caleg Perempuan

{{caption}}
KPK Sita 9 Kotak Jam Mewah Bupati Pekalongan, 4 Kosong

{{caption}}
Detik-Detik KM Anaia Tenggelam Dihantam Ombak di Laut Sitaro

{{caption}}
Hadiah Juara Premier League 2025/2026: Arsenal Kantongi Rp1,2 Triliun

{{caption}}
Demo Ricuh di Lapas Narkotika Gowa, Delapan Orang Ditangkap

Topik Terkait
{{caption}}
DPR Akan Tinjau IKN, Bahas Status Bandara dan Perluasan Rumah Jabatan

Menurut Puan, Ketua Otoria IKN memang sempat mengadakan pertemuan dengan 3 Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa & Cucun Ahmad Syamsurijal.

IKN
{{caption}}
Baleg DPR Bahas Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Satu atau Dua Putaran?

Almuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.

{{caption}}
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

{{caption}}
Baleg DPR Usul DKJ jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja yang di IKN

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.

DPR
{{caption}}
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

{{caption}}
PKS Ingin DPR Tetap di Jakarta, IKN Jadi Pusat Pemerintahan

PKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif

IKN
{{caption}}
Paripurna DPR RI Setujui Otorita IKN Bermitra Kerja dengan Komisi II

Puan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.

{{caption}}
Ini Poin-Poin Perubahan dalam UU IKN

Setidaknya ada sembilan poin perubahan dalam revisi UU IKN.

{{caption}}
DPR Resmi Sahkan Revisi UU IKN

Fraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.

{{caption}}
Revisi UU IKN: Pulau Balang Bakal Dihapus dari Wilayah IKN Nusantara

Risiko yang akan muncul apabila tidak ada ketentuan tersebut yakni area Pulau Balang yang terpotong akan dikelola oleh dua administrasi.

{{caption}}
Revisi UU IKN: Badan Otorita IKN Bakal Diberi Keleluasaan Mengelola Anggaran untuk Pindahkan Ibu Kota

Revisi UU IKN yang baru untuk memberikan kewenangan lebih terhadap OIKN dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi pengelola anggaran.

{{caption}}
Tak Dibacakan Suharso, Draf Revisi UU IKN Berisi Kewajiban Presiden Berikutnya Lanjutkan IKN

Pemerintah mengajukan revisi UU IKN. Salah satunya Kewajiban Presiden Berikutnya Lanjutkan IKN

{{caption}}
Bappenas dan SKALA Perkuat Komitmen Pengarusutamaan Gender di Gorontalo untuk Pembangunan Inklusif

Bappenas dan SKALA bersinergi memperkuat Pengarusutamaan Gender di Gorontalo melalui diseminasi Perda, memastikan pembangunan daerah inklusif dan berkeadilan sesuai mandat nasional.

{{caption}}
Lestarikan Budaya, Pemerintah Bangun AI Khusus Bahasa Minangkabau hingga Bugis

Langkah ini diambil guna memastikan transformasi digital di tanah air tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga memahami konteks budaya dan bahasa daerah.

{{caption}}
Waspada Potensi El Nino Godzilla di Indonesia, Bagaimana Tanah Minang?

Fenomena El Nino kuat, yang kerap disebut El Nino Godzilla, berpotensi melanda Indonesia pada tahun 2026. Ketahui dampaknya dan kesiapan Tanah Minang menghadapi ancaman kekeringan ini.

{{caption}}
Baznas Gandeng Bappenas Optimalkan ZIS dengan DTSEN untuk Pemerataan Kesejahteraan

Baznas RI dan Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk optimalkan ZIS, memastikan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah tepat sasaran demi kesejahteraan umat.

{{caption}}
Menteri PPN Apresiasi Stabilitas Ekonomi Jawa Timur dan Ketahanan Pangan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyoroti keberhasilan Jawa Timur dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di tengah tekanan global, menunjukkan ketangguhan daerah.

{{caption}}
Indonesia-PBB Luncurkan Program Ketahanan Pangan, Perkuat Petani Hadapi Krisis Iklim

Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan program ketahanan pangan inovatif untuk mendukung petani kecil di Jawa Timur dan Lampung, memperluas akses pembiayaan dan praktik pertanian cerdas iklim guna menghadapi tantangan perubahan iklim.

{{caption}}
Diduga Sopir Mengantuk, Kecelakaan Anggota DPR Gus Hilman Tewaskan Dua Staf

Kecelakaan Anggota DPR Muhammad Hilman Mufidi di Tol Pasuruan-Probolinggo menewaskan dua stafnya. Polisi menduga sopir mengantuk, penyelidikan masih berlanjut.

{{caption}}
DPR Desak Pemerintah Perbanyak Beasiswa Sekolah Vokasi, Dorong CSR Industri

Anggota DPR RI mendesak pemerintah perbanyak **beasiswa sekolah vokasi** dan arahkan CSR industri. Ini penting untuk cetak tenaga kerja terampil dan tingkatkan daya saing bangsa.

{{caption}}
Pelibatan Warga Lokal Kunci Utama Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menegaskan pentingnya pelibatan warga lokal dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

{{caption}}
DPR dan BBPOM Ingatkan Pentingnya Cerdas Memilih Kosmetik Obat Makanan Aman

Anggota DPR dan BBPOM gencar edukasi masyarakat untuk Cerdas Memilih Kosmetik Obat Makanan. Waspada produk instan berbahaya, kenali ciri aman sebelum membeli dan mengonsumsi.

{{caption}}
Dukungan Pemprov Gorontalo untuk Program Pangan DPR RI Tekan Inflasi Jelang Idul Adha

Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan dukungan penuh terhadap program pangan anggota DPR RI, termasuk penyaluran ribuan paket sembako, guna membantu masyarakat dan menekan inflasi menjelang Idul Adha.

{{caption}}
DPR dan Kemenkes Sosialisasikan Penyederhanaan Sistem Rujukan Pasien di Padang Pariaman

DPR bersama Kemenkes gencar sosialisasikan penyederhanaan Sistem Rujukan Pasien di Padang Pariaman. Kebijakan baru ini janjikan kemudahan akses dan efisiensi layanan kesehatan, terutama bagi pasien kronis, yang akan berlaku efektif Januari 2026.