Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Komisi II DPR RI menargetkan revisi UU Pemilu selesai paling lambat akhir 2026. Tahap awal dimulai dengan penjaringan aspirasi publik sejak awal tahun.

Mantan Wali Kota Bogor ini mengaku tidak masalah jika ada perubahan. Tetapi, dirinya berharap aturan kepemiluan tidak berubah-ubah setiap empat tahun.

Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.

Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.

Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.

Setelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.

Anggota Baleg menyatakan keputusan MK sangat mendadak sehingga mereka harus bergerak cepat.

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

Dasco menegaskan, usulan Kepala Daerah dipilih DPRD baru sekadar wacana, mengingat tak ada revisi UU Pilkada.

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar sistem **Pilkada lewat DPRD** kembali diterapkan. Usulan ini didasari kajian internal dan akan memicu pembahasan RUU komprehensif.

Terlihat Jokowi mengenakan kemeja berwarna biru langit khas Prabowo-Gibran

Raffi Ahmad pun akhirnya buka suara terkait kondisi yang terjadi.

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Stabilitas ekonomi sangat sensitif terhadap pergerakan politik yang luar biasa.

Tito menegaskan, percepatan pendataan menjadi fondasi utama dalam mempercepat pembangunan huntap.

Gubernur Sumut Bobby Nasution terus menggenjot percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi, dengan validasi data spesifik sebagai prioritas utama untuk realisasi di lapangan.

Satgas PRR menegaskan komitmennya dalam menyalurkan bantuan jaminan hidup pascabencana di Sumatera secara tepat sasaran, akuntabel, dan berbasis data lapangan. Simak rincian penyalurannya yang mencapai miliaran rupiah di berbagai wilayah.

Menurut Tito, usulan tersebut rasional mengingat saat ini Aceh masih menuju normal fungsional dalam tiga bulan ke depan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) terus mempercepat upaya Normalisasi Sungai dan Muara di Aceh, Sumut, dan Sumbar pasca bencana hidrometeorologi untuk mencegah banjir meluas.