Golkar Jawab Tudingan Candu Kekuasaan: Kami Dibutuhkan untuk Sukseskan Program Pemerintah

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, memberikan klarifikasi setelah PDI Perjuangan (PDIP) menyebut partainya sebagai organisasi yang terjebak dalam kekuasaan. Dia menegaskan bahwa Golkar pernah berada di luar kekuasaan, tetapi kemudian tertarik untuk bergabung dengan pemerintah.

"Yang menyampaikan mungkin kurang teliti. Kami pernah di luar kekuasaan tapi justru kekuasaan yang menarik Golkar ke dalam," ungkap Sarmuji kepada wartawan pada Sabtu (20/6/2026).

Menurut Sarmuji, kehadiran Golkar dalam kekuasaan bukan hanya keinginan partai itu sendiri, melainkan juga merupakan permintaan dari pemegang kekuasaan yang ada. Ia menambahkan bahwa kekuasaan memerlukan Golkar untuk mendukung keberhasilan program-program pemerintah.

"Golkar berada di kekuasaan bukan saja maunya Golkar tetapi juga kemauan pemegang kekuasaan. Kemungkinan karena kekuasaan selalu membutuhkan peran Golkar untuk mensukseskan programnya," jelasnya.

Di sisi lain, PDI Perjuangan (PDIP) merespons sindiran dari Partai Golkar yang mempertanyakan kontribusi mereka di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDIP kemudian menanggapi dengan menyebutkan bahwa Golkar terjebak dalam kekuasaan dan selalu mendukung penguasa meskipun mengalami kekalahan dalam Pemilu.

"PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan---seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," kata Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, dalam siaran persnya pada Sabtu (20/6/2026).

Peran Sebagai Partai Politik

Deddy menekankan bahwa partai politik memperoleh keuntungan saat berada dalam pemerintahan karena mereka memiliki akses langsung terhadap kekuasaan. Ia merasa heran dengan adanya pihak yang mengkritik partai politik yang memilih untuk tidak terlibat dalam kekuasaan.

"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," ucapnya. Deddy juga menjelaskan bahwa PDIP berfungsi sebagai partai politik yang menjalankan peran check and balance di DPR terhadap pemerintahan Prabowo.

Dia menegaskan bahwa kehadiran partai penyeimbang sangat penting di tengah mayoritas partai politik di DPR yang mendukung pemerintah.

"Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda. Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi," terang Deddy.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga perbedaan posisi politik merupakan hal yang wajar dan sehat bagi jalannya demokrasi di Indonesia.

"Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok," tutur Deddy.

"Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri," sambungnya. Dengan pernyataan ini, Deddy berharap masyarakat memahami pentingnya keberagaman dalam politik untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan demokrasi di tanah air.