PDIP Sentil Balik Golkar: Kami Tak Pernah Candu Kekuasaan
Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan tanggapan terhadap sindiran dari Partai Golkar yang mempertanyakan apa yang sebenarnya menjadi keseimbangan yang dijalankan oleh PDIP di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, PDIP menegaskan bahwa Partai Golkar terkesan candu akan kekuasaan dan selalu mendukung penguasa, meskipun hasil Pemilu tidak berpihak pada mereka.
"PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan—seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," ungkap Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam siaran persnya pada Sabtu (20/6/2026).
Deddy Yevri Sitorus menjelaskan bahwa keberadaan partai politik di dalam pemerintahan memang memberikan keuntungan, terutama dalam hal akses kekuasaan. Ia pun merasa heran terhadap kritik yang ditujukan kepada partai-partai yang memilih untuk tidak terlibat dalam kekuasaan.
"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," tambahnya. Deddy menggarisbawahi bahwa PDIP memiliki peran penting sebagai partai yang melakukan check and balance terhadap pemerintahan Prabowo di DPR.
Lebih lanjut, Deddy menekankan bahwa keberadaan partai penyeimbang sangatlah penting di tengah mayoritas partai politik yang mendukung pemerintah di DPR.
"Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda. Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi," jelas Deddy.
Perbedaan dalam Posisi Politik adalah Suatu Hal yang Normal
Dia menekankan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, adanya perbedaan dalam posisi politik adalah suatu hal yang normal dan sehat untuk kemajuan demokrasi di Indonesia.
"Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok," tutur dia.
"Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri," sambung Deddy.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pluralisme politik merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi. Dengan adanya beragam pandangan dan posisi politik, masyarakat dapat melakukan diskusi yang konstruktif, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik untuk kepentingan umum. Deddy menekankan bahwa perbedaan pandangan bukanlah ancaman, melainkan sebuah kekuatan yang dapat memperkaya proses demokrasi.
"Setiap suara memiliki nilai dan kontribusi yang penting dalam membangun bangsa," ujarnya, menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dalam proses politik.