PDIP Siap Jadi Oposisi, Begini Respons Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal PDI Perjuangan yang siap menjadi oposisi.
presiden jokowi
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.
PDIP Siap Jadi Oposisi, Begini Respons Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal PDI Perjuangan yang siap menjadi oposisi.
Jokowi tak banyak komentar dan meminta hal itu ditanyakan kembali ke PDIP.
"Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan," kata Jokowi di RSPPN Panglima Besar Soedirman, Veteran, Jakarta, Senin (19/2).
- PDIP Sengaja Tak Undang Jokowi ke HUT ke-51, Sudah Tak Butuh Elektoral Presiden?
- Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
- VIDEO: Jokowi Tertawa dan Ucap Terima Kasih Disebut Bukan Lagi Kader PDIP
- Respons Jokowi soal Pidato Megawati di Rakernas PDIP
- Kisah Pilu Pelajar SMP jadi Korban Pelecehan Seksual Polisi di Surabaya Sejak Kelas 5 SD
- Bocah Perempuan Tewas Terbungkus Karung di Bekasi, Ditemukan dalam Lubang 2,5 Meter
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.
Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga dibutuhkan check and balance.
"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,"
kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (15/2).
merdeka.com
Hasto menyebut pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.
Ketika itu, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.
Menurutnya, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.
"Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun," ujarnya.
"Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi," sambung dia.
Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDIP akan berjuang lewat jalur partai selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR.
"Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat," lanjutnya.
