Hasto Kristiyanto: PDIP Tegas Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Jaga Mandat Rakyat

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana Pilkada dipilih DPRD. Pernyataan ini disampaikan di Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 17 Januari, menyoroti pentingnya partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.

Hasto menjelaskan bahwa penolakan ini merupakan hasil serapan aspirasi rakyat yang terkumpul dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan. Sikap partai berlambang banteng hitam moncong putih ini diambil secara demokratis dan jelas, mencerminkan suara akar rumput.

Penolakan terhadap wacana Pilkada dipilih DPRD ini didasari pengalaman historis Indonesia di masa Orde Baru. Sistem kekuasaan terpusat saat itu menutup ruang partisipasi publik dan memicu krisis legitimasi kepemimpinan.

Hasto Kristiyanto menekankan bahwa kepemimpinan yang tidak lahir dari mandat langsung rakyat cenderung melahirkan watak otoritarian. Hal ini dapat memicu penyalahgunaan hukum serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akibat minimnya kontrol publik.

Reformasi telah mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung ini, kepala daerah memiliki legitimasi yang kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Jika wacana Pilkada melalui DPRD dipaksakan, hal itu berpotensi menimbulkan kesenjangan besar. Kesenjangan ini akan terjadi antara kehendak rakyat dan sistem politik yang diterapkan, mengancam fondasi demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh bangsa Indonesia.

Hasto mengakui bahwa Pilkada langsung masih menghadapi berbagai persoalan, seperti praktik politik uang dan persaingan yang tidak sehat. Namun, PDI Perjuangan berkomitmen untuk berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai yang ketat.

Rekomendasi Pilkada di PDI Perjuangan tidak diperjualbelikan, dan kader partai yang terbukti menyalahgunakan kewenangan akan dikenai sanksi tegas hingga pemecatan. Ini adalah bagian dari upaya menjaga integritas proses demokrasi dan kepercayaan publik.

Selain itu, PDI Perjuangan juga memiliki pertimbangan strategis dalam penempatan kader di wilayah tertentu. Penempatan ini mencakup daerah lumbung pangan yang vital, kawasan perbatasan yang sensitif, hingga wilayah strategis seperti Papua, demi pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Hasto menambahkan bahwa mahalnya biaya politik tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor. Penegakan hukum yang lemah turut berkontribusi pada suburnya praktik-praktik yang merugikan demokrasi. Oleh karena itu, perbaikan sistem hukum secara menyeluruh menjadi krusial untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan berintegritas.

Sumber: AntaraNews