Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti **modus korupsi kepala daerah** yang terus berulang setelah 10 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025-2026, menunjukkan rapuhnya integritas individu.

Presiden Prabowo Subianto melayangkan kritik tajam terhadap belanja daerah, menyoroti penggunaan anggaran yang belum efisien, termasuk pembelian mobil dinas kepala daerah senilai Rp8 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Kepala Daerah kepada Forkopimda, yang dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat proses penegakan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kepala daerah tidak perlu lagi memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada TNI dan Polri karena pemerintah pusat sudah mengalokasikan THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), menyusul kasus pemerasan Bupati Cila

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemberian THR oleh Kepala Daerah kepada Forkopimda tak hanya terjadi di Cilacap. KPK ingatkan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kesembilan tahun 2026, mengamankan 27 orang termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Simak detail penangkapan dan perkembangan kasus OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid memastikan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri selama libur Lebaran 2026, patuhi larangan perjalanan luar negeri kepala daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas dan pelayan

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode libur Lebaran.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah, bahkan hingga tingkat desa, mendorong pertumbuhan ekonomi dari lapisan paling bawah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepala daerah menyampaikan narasi yang tepat terkait Pemutakhiran Data PBI-JKN, membantah klaim instruksi Presiden dan menegaskan proses sesuai regulasi.

Guru Besar Unand Prof. Asrinaldi menilai sistem Pilkada Tertutup melalui DPRD tidak otomatis menjamin kepala daerah berkualitas, memicu perdebatan evaluasi mendalam.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengeluarkan larangan Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah Nataru, memastikan kondusivitas dan kesiapsiagaan bencana di tengah libur panjang.

Para kepala daerah akan diminta memantau kondusivitas wilayah dan siap siaga potensi bencana.

Presiden Prabowo Subianto tegur keras Bupati Aceh Selatan Mirwan M.S. yang nekat umrah saat wilayahnya dilanda bencana banjir dan longsor, menyebutnya sebagai desersi dan berujung pemberhentian dari partai.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa anggaran penanganan bencana Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah dialokasikan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, menuntut pertanggungjawaban penuh kepala daer

Bupati Aceh Selatan Mirwan akan diperiksa Kemendagri setelah diketahui umroh saat daerahnya dilanda banjir. Keputusan ini menuai sorotan tajam dan menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus mengajak seluruh kepala daerah untuk menghadirkan semarak Natal Tahun Baru 2026, khususnya di Kota Manado, sebagai cerminan toleransi daerah.

Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan Kedua resmi ditutup hari ini.

Mendagri Tito Karnavian akan pimpin apel **kesiapsiagaan bencana** di Cilacap, menekankan pentingnya mitigasi hidrometeorologi pasca banjir dan longsor yang menelan korban jiwa.

BNPB mendesak kepala daerah rutin gelar simulasi kesiapsiagaan bencana, mengingat Indonesia di 'ring of fire'. Kenapa latihan ini krusial untuk keselamatan warga?