Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak Terbujuk Rayu Kekuasaan, PDIP dan PKS Bisa Jadi Oposisi Kuat di Parlemen Gabung Kekuatan Sipil

Tak Terbujuk Rayu Kekuasaan, PDIP dan PKS Bisa Jadi Oposisi Kuat di Parlemen Gabung Kekuatan Sipil

Tak Terbujuk Rayu Kekuasaan, PDIP dan PKS Bisa Jadi Oposisi Kuat di Parlemen Gabung Kekuatan Sipil

PDIP dan PKS punya pengalaman menunjukan kekuatan di parlemen asal konsisten tetap menjadi oposisi dan tidak terlibat dalam pembicaraan bagi-bagi jatah menteri.

Peneliti Formappi Lucius Karus berharap PDIP dan PKS menjadi oposisi untuk mengawasi perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lucius teringat pada sikap PDIP pada periode 2009-2014 yang pernah menjadi oposisi di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Peneliti Formappi Lucius Karus berharap PDIP dan PKS menjadi oposisi untuk mengawasi perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran.<br>

Lucius mengatakan, meski suara PDIP dan PKS kalah dari jumlah partai politik pendukung penguasa, tapi keduanya bisa menggabungkan kekuatannya dengan sipil.

"Kalau dia bisa menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan masyarakat sipil, kekuatan publik, itu dengan mudah DPR bisa dipaksa untuk mengikuti aspirasi publik, itu pernah dilakukan oleh PDIP di era menjadi oposisi di tahun 2009-2014," kata Lucius di kantor Formappi, Jakarta, Senin (13/5).

Lucius meyakini PDIP dan PKS punya pengalaman menunjukan kekuatan di parlemen asal konsisten tetap menjadi oposisi dan tidak terlibat dalam pembicaraan bagi-bagi jatah menteri.

Tak Terbujuk Rayu Kekuasaan, PDIP dan PKS Bisa Jadi Oposisi Kuat di Parlemen Gabung Kekuatan Sipil

Menurut Lucius, PDIP dan PKS punya pengalaman untuk menggalang kekuatan masyarakat sipil. Jika kekuatan mereka bersatu dengan publik, maka bisa menekan parlemen dalam proses pengambilan keputusan.

"Jadi tugas kita sekarang mendorong agar PDIP tidak terbujuk oleh rayuan kekuasaan sehingga ada jaminan bagi kita, ada check and balances yang cukup berpengaruh di 5 tahun mendatang," ujar Lucius

Lucius menyebut apabila PDIP dan PKS bergabung ke pemerintahan, maka demokrasi di Indonesia sudah selesai. Terlebih, presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyindir para pihak yang tidak mau kerja sama untuk tidak mengganggu.

"Kalau tidak, demokrasi sudah selesai. Karena sudah dibilang oleh presiden terpilih 'kalau jadi oposisi diam saja' gitu. Atau 'duduk di pinggir jalan tapi enggak usah ganggu presiden, deh, enggak usah ganggu koalisi'," kata Lucius.

Dia menilai, perkataan Prabowo itu adalah sinyal buruk untuk demokrasi karena secara tidak langsung menyuruh orang berhenti berbicara. Maka dari itu, kekuatan PDIP, PKS dan publik dibutuhkan guna mengawasi demokrasi.

"Kalau menyuruh orang berhenti ngomong, menyuruh oposisi diam, itu si tidak baik saja untuk demokrasi ke depan. Mengapa kita butuh PDIP, kenapa kita butuh PKS yang sudah berpengalaman sebagai oposisi, tinggal nanti membangun konsolidasi koordinasi saja dengan gerakan publik," tutur Lucius.

"Untuk merawat demokrasi, bukan untuk menjatuhkan atau untuk tujuan yang negatif untuk presiden dan wakil presiden terpilih maupun koalisi mereka," pungkas Lucius.

PDIP Ungkap Akar Rumput Kubu 01 dan 03 Suarakan untuk Bergabung: Demokrasi Harus Diselamatkan
PDIP Ungkap Akar Rumput Kubu 01 dan 03 Suarakan untuk Bergabung: Demokrasi Harus Diselamatkan

PDIP tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi antara kubu Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi
Reaksi Keras PDIP Usai MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, Singgung Indonesia Masuk Kegelapan Demokrasi

PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.

Baca Selengkapnya
PDIP Gabung Pemerintah Prabowo atau Oposisi Dibahas pada Rakernas 26 Mei 2024
PDIP Gabung Pemerintah Prabowo atau Oposisi Dibahas pada Rakernas 26 Mei 2024

Ia juga belum bisa memastikan soal Megawati dan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK

PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Sikap Politik PDIP, Oposisi atau Koalisi dengan Prabowo Segera Terjawab
Sikap Politik PDIP, Oposisi atau Koalisi dengan Prabowo Segera Terjawab

Rakernas yang berlokasi di Ancol akan diikuti 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris DPP Partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai.

Baca Selengkapnya
Hasto Bicara Sikap PDIP: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Demi Kepentingan Rakyat
Hasto Bicara Sikap PDIP: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Demi Kepentingan Rakyat

Hasto mengatakan, sikap oposisi atau koalisi akan dilakukan demi kepentingan rakyat.

Baca Selengkapnya
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah
Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah

Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku
Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku

Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku

Baca Selengkapnya