PAN-Demokrat Sepakati Koalisi Pilkada di 15 Daerah di Jawa Timur

Pertemuan tertutup ini merupakan tugas untuk menindaklanjuti keputusan DPP maupun Partai Koalisi Indonesia Maju.

Pertemuan tertutup ini merupakan tugas untuk menindaklanjuti keputusan DPP maupun Partai Koalisi Indonesia Maju.

PAN-Demokrat Sepakati Koalisi Pilkada di 15 Daerah di Jawa Timur

Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Jawa Timur menyepakati koalisi politik di 15 kabupaten/kota di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2024. Kesepakatan ini ditandai dengan pertemuan yang digelar oleh kedua partai berwarna biru itu di kantor DPW PAN Jatim, di Surabaya, Rabu (19/6) malam.

Ketua DPW PAN Jatim, Ahmad Rizki Sadig mengatakan, pertemuan dengan Demokrat merupakan tugas untuk menindaklanjuti keputusan DPP maupun Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait proses dinamika poltik di Pilkada Jatim.

"Kita mefollow up tugas keputusan DPP baik itu dari PAN, Demokrat, Gerindra, Golkar tentang calon gubernur dan calon wakil gubernur tindak lanjuti untuk melakukan komunikasi intensif, sinergitas dan penyamaan frekuensi antara PAN dan Demokrat di 38 kabupaten/kota," katanya.

Dari hasil rapat tertutup antara PAN-Demokrat, keduanya sepakat untuk menjalin kerjasama koalisi politik di 15 kabupaten/kota untuk Pilkada Jatim.

Meski tidak menyebut secara rinci 15 kabupaten/kota itu di mana saja Sadig menyebut Kota Surabaya masuk ke dalam daftar kerjasama politik, sedangkan Sidoarjo dan Gresik belum.

"Dari hasil diskusi sekitar 15 (kabupaten/kota) yang sudah fix dan juga di luar 15 ada irisannya kemungkinan dalam proses dinamika ke depan akan menjadi sama," ungkapnya.

"Salah satunya ada di Surabaya. Sidoarjo belum karena masih dinamika. Di Kediri mungkin, Ngawi, Pacitan, itu beberapa tempat saya lupa detailnya. Pasuruan (Kota) belum, Lamongan belum. Kota Batu ada potensi sama, Trenggalek. Gresik belum," imbuh Ahmad.

Sementara itu, Ketua DPD Demokrat, Emil Elestianto Dardak optimis kerjasama politik di 15 kabupaten/kota itu bisa mendulang kemenangan. Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024 itu mengatakan, kabupaten/kota lain lain yang tidak masuk ke dalam daftar sebetulnya masih ada kecocokan.

"Setelah dirunut-runut tadi untuk kabupaten/kota sebenarnya itu jangan dilihat dari 15 dari 38 karena ada banyak yang masih kosong-kosong memang belum. Jadi ini yang terisi jadi itu hampir semua ada kecocokan," jelasnya.

Dia berharap untuk wilayah lain yang tidak masuk ke dalam daftar kerjasama poltik agar bisa berkompetisi di Pilkada Jatim sebagai mitra demokrasi.

"Mari ini menjadi sebuah proses demokrasi di mana kita enggak melihat kompetitor sebagai musuh tapi sebagai mitra demokrasi mitra bertanding," tutupnya.