Zulhas Resmi Lantik Uya Kuya Jadi Ketua DPW PAN DKI Jakarta

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan, Uya Kuya akan dilantik menjadi Ketua DPW PAN DKI Jakarta, pada Sabtu (27/6) sore ini.

Zulkifli Hasan menunjuk Dwi Jaya Saputra sebagai Ketua Kepengurusan PAN Kota Mataram periode 2025-2030, menandai langkah awal konsolidasi partai di NTB dan kesiapan menghadapi agenda politik mendatang.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, memberikan informasi terkini mengenai keadaan Eko Patrio dan Uya Kuya.

PAN resmi nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari keanggotaan DPR RI per 1 September 2025. Apa alasan di balik keputusan mengejutkan ini?

Atas nama partainya, Zulhas mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang.

Hal ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan.

Bagaimana tidak, Eko yang juga seorang artis ini kembali lolos ke Senayan menduduki bangku DPR RI periode 2024-2029.

Eko direkomendasikan PAN untuk menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengaku sudah mendengar kabar munculnya nama Eko sebagai calon pembantu di kabinet Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto mengungkapkan, partainya terbuka untuk berkoalisi dengan partainya dalam kontestasi Pilkada.

Menurut Uya Kuya, orang yang menyebarkan hoaks sebenarnya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi.

Uya Kuya percaya bahwa identitas di balik akun-akun anonim tersebut akan segera diketahui oleh masyarakat.

Publik figur sekaligus anggota DPR, Uya Kuya, telah melaporkan dugaan penyebaran hoaks mengenai kepemilikan ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Polda Metro Jaya, memicu penyelidikan serius atas informasi palsu yang merugikan nama baiknya.

Uya akhirnya memilih jalur hukum dengan melaporkan para akun-akun yang meresahkan ke Polda Metro Jaya.

Tak tanggung-tanggung Uya Kuya mampu meraih IPK 3.7 dalam program S2 Hukum di Unissula.

Lebih miris lagi, pelakunya adalah WNI. Berkat koordinasi dengan KBRI pelaku sudah dijatuhi vonis 15 tahun penjara.

PAN memandang bahwa rencana pemberian ruang branding partai politik di halte TransJakarta perlu dikaji ulang secara mendalam.

Eko Patrio menyatakan bahwa ia berusaha untuk memahami posisi dari pihak terdakwa.

Selain itu, Eko juga menyanpaikan soal adanya pergantian anggota Komisi dari Fraksi PDIP.

Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, MKD DPR juga memutuskan para pelanggar kode etik, tidak akan mendapat tunjangan.

Lima anggota non aktif tersebut yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni.