PAN Nonaktifkan Eko dan Uya Kuya dari DPR

Sudah tak lagi jadi Anggota DPR, eko memilih pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Kini buntut ulahnya, Eko dinonaktifkan PAN di DPR. Kendati sudah dinonaktifkan, Eko masih menerima gaji sebagai Anggota DPR.

Kelimanya telah diputuskan tidak akan menerima hak-hak keuangan sebagai anggota dewan. Seperti dalam poin empat hasil evaluasi pimpinan DPR.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, memberikan informasi terkini mengenai keadaan Eko Patrio dan Uya Kuya.

Langkah yang diambil partainya merupakan bagian dari komitmen memastikan mekanisme internal berjalan secara transparan dan akuntabel.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi singkat soal Adies Kadir yang masih menerima gaji.

Said mengungkapkan bahwa dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI tidak terdapat istilah nonaktif.

Sikap tegas diambil usai pernyataan Adies Kadir menjadi polemik terkait tunjangan rumah bagi anggota dewan.

Sahroni menuai kritik tajam setelah dinilai merendahkan mereka yang menyerukan pembubaran DPR.

Langkah Penonaktifan itu dilakukan PAN menyusul pernyataan dan aksi joget keduanya yang memicu kemarahan masyarakat.

Uya Kuya maupun Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan dan tindakannya yang menyinggung masyarakat.

Zulhas sama sekali tidak mau memberikan komentar ketika wartawan menanyakan tentang masa depan Eko di partainya setelah desakan untuk mundur.

PAN memandang bahwa rencana pemberian ruang branding partai politik di halte TransJakarta perlu dikaji ulang secara mendalam.

Eko Patrio menyatakan bahwa ia berusaha untuk memahami posisi dari pihak terdakwa.

Selain itu, Eko juga menyanpaikan soal adanya pergantian anggota Komisi dari Fraksi PDIP.

Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, MKD DPR juga memutuskan para pelanggar kode etik, tidak akan mendapat tunjangan.

Lima anggota non aktif tersebut yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni.

Menurut Uya Kuya, orang yang menyebarkan hoaks sebenarnya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi.

Uya Kuya percaya bahwa identitas di balik akun-akun anonim tersebut akan segera diketahui oleh masyarakat.

Publik figur sekaligus anggota DPR, Uya Kuya, telah melaporkan dugaan penyebaran hoaks mengenai kepemilikan ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Polda Metro Jaya, memicu penyelidikan serius atas informasi palsu yang merugikan nama baiknya.

Uya akhirnya memilih jalur hukum dengan melaporkan para akun-akun yang meresahkan ke Polda Metro Jaya.

Tak tanggung-tanggung Uya Kuya mampu meraih IPK 3.7 dalam program S2 Hukum di Unissula.

Lebih miris lagi, pelakunya adalah WNI. Berkat koordinasi dengan KBRI pelaku sudah dijatuhi vonis 15 tahun penjara.