Sorot
{{caption}}
Korban Ledakan Bom Bekas Perang Dunia II di Biak Bertambah

{{caption}}
Hasil TKA SD 2026, Yogyakarta Tertinggi

{{caption}}
Pola Kekerasan Seksual di Kampus Berubah, Mendiktisaintek: Kini Lewat Digital

{{caption}}
Siswa Berebut Cerita Cita-cita ke Prabowo, Ada yang Ingin Jadi Presiden

{{caption}}
Massa RT-RW Kepung Balai Kota Tuntut Pemakzulan, Wali Kota Sukabumi Minta Maaf

{{caption}}
Fakta Baru Kasus Hanania Travel: Uang Jemaah Umrah Dipakai Bayar Influencer

Topik Terkait
{{caption}}
Surya Paloh Tegaskan NasDem Belum Berencana PAW Ahmad Sahroni Usai Sanksi MKD

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan partainya belum akan melakukan PAW Ahmad Sahroni meskipun MKD DPR RI telah menjatuhkan sanksi. Pembaca penasaran mengapa NasDem menunda keputusan penting ini.

{{caption}}
Putusan Lengkap MKD DPR Soal Adies Kadir, Uya Kuya hingga Eko Patrio

MKD DPR memutuskan nasib 5 anggota DPR RI terkait dengan pernyataannya memicu keresahan dan kecemburuan publik.

{{caption}}
Raut Wajah Lesu Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach Hadir di Sidang MKD DPR

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menetapkan nasib 5 anggota DPR yang menjadi sorotan publik Agustus kemarin.

{{caption}}
Apakah Ahmad Sahrono dan Eko Patrio Cs Bakal Aktif Lagi jadi Anggota DPR? Begini Jawaban Dasco

Kelimanya telah diputuskan tidak akan menerima hak-hak keuangan sebagai anggota dewan. Seperti dalam poin empat hasil evaluasi pimpinan DPR.

{{caption}}
Adies Kadir Dinonaktifkan, Bahlil: Otomatis Tak Terima Gaji dan Fasilitas

"Otomatis, otomatis ya, namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa," kata Bahlil.

{{caption}}
DPR: Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri

Hingga saat ini Ahmad Sahroni belum mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR.

{{caption}}
Tegas, NasDem Bakal Panggil Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Minta Klarifikasi

Pemanggilan itu dilakukan untuk memintai klarifikasi terhadap keduanya tersebut. Terlebih, keduanya saat ini sudah dinonaktifkan dari kursi parlemen.

{{caption}}
NasDem Minta DPR Setop Gaji dan Tunjangan Sahroni dan Nafa Urbach

Langkah yang diambil partainya merupakan bagian dari komitmen memastikan mekanisme internal berjalan secara transparan dan akuntabel.

{{caption}}
Ketum Partai Buruh Said Iqbal akan Laporkan Ahmad Sahroni Hingga Eko Patrio ke Mahkamah Kehormatan Dewan

Dia menyerahkan kepada MKD terkait sanksi yang diberikan kepada lima anggota DPR RI non-aktif itu.

{{caption}}
Kata Ketua Banggar DPR soal Sahroni, Nafa Urbach Hingga Uya Kuya Dinonaktifkan

Said mengungkapkan bahwa dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI tidak terdapat istilah nonaktif.

DPR
{{caption}}
VIDEO: Golkar Nonaktifkan Adies Kadir Sebagai Wakil Ketua DPR Buntut Polemik Tunjangan Dewan

Sikap tegas diambil usai pernyataan Adies Kadir menjadi polemik terkait tunjangan rumah bagi anggota dewan.

{{caption}}
VIDEO: Terkuak! Alasan Surya Paloh NasDem Nonaktifkan Sahroni & Nafa dari DPR

Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim mengatakan sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan partai

{{caption}}
La Ode Safiul Akbar Dipercaya Bisa Dongkrak Suara Golkar

Sejumlah tokoh senior Golkar serta kader-kader Kosgoro 1957 berkumpul dan membicarakan masa depan organisasi menjelang Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957.

{{caption}}
Bahlil Bicara Revisi UU Pemilu, Singgung Banyak Parpol Lemahkan Sistem Presidensial

Bahlil mengatakan, setiap aturan terkait dengan politik jangan sampai menguntungkan segelintir pihak.

{{caption}}
Bahlil Ngaku Sempat Didesak Senior Golkar Naikkan Harga BBM: Rasionalitasnya Mungkin Sudah Tidak Berproses Baik

Meskipun tak menyebut secara spesifik nama senior yang dimaksud, Bahlil mengaku heran atas desakan itu karena tak sesuai dengan ajaran yang dianut Golkar.

{{caption}}
Perekonomian Situbondo Tumbuh Pesat 5,28 Persen pada 2025, Bupati Rio Ungkap Kunci Keberhasilan

Bupati Situbondo Rio Wahyu Prayogo mengumumkan pertumbuhan Perekonomian Situbondo mencapai 5,28 persen pada 2025, tertinggi dalam enam tahun terakhir. Penasaran strategi di baliknya?

{{caption}}
Bahlil Tanggapi Usul KPK: Di Golkar Tiap Munas Ada Ketua Umum Baru

Bahlil berpendapat bahwa aturan tersebut tidak diperlukan, mengingat setiap partai politik memiliki mekanisme internal yang berbeda-beda.

{{caption}}
Golkar Tegaskan Pluralisme Lewat Perayaan Paskah Nasional 2026, Buka Ruang untuk Semua

Partai Golkar kembali menegaskan komitmennya terhadap nilai pluralisme dan keberagaman melalui perayaan Paskah Nasional 2026, dengan Ketua Umum Bahlil Lahadalia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu.

{{caption}}
DPR Minta Dugaan Skandal Pemalsuan Riset WNI Diusut Tuntas

Komisi X DPR menyoroti dugaan pemalsuan riset WNI di konferensi internasional Denmark dan meminta pemerintah segera mengusut kasus tersebut.

{{caption}}
TNI Turun Tangan Bantu Berantas Begal di Jakarta, Ini Respons DPR

DPR menyoroti pelibatan TNI membantu Polri menangani begal di Jakarta. Penanganan kriminal tetap disebut kewenangan polisi.

{{caption}}
DPR Setujui RUU Pemerintahan Aceh Jadi Usul Inisiatif DPR

Ketua Panja Iman Sukri mengatakan telah memutuskan 27 ketentuan perubahan dalam RUU Pemerintahan Aceh.

{{caption}}
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

{{caption}}
Blackout Sumatra, DPR Desak PLN Beri Kompensasi ke Konsumen

Nasim menjelaskan pelaku UMKM sangat menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.

{{caption}}
Respons PKB Soal MK Wajibkan 30 Persen Caleg Perempuan

PKB mendukung putusan MK yang mewajibkan 30 persen caleg perempuan dan menyebut partainya selama ini telah memenuhi kuota tersebut.