DPR: Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri

Paloh menuturkan, pihaknya menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh MKD. Menurutnya, MKD telah melakukan proses yang telah diatur.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan partainya belum akan melakukan PAW Ahmad Sahroni meskipun MKD DPR RI telah menjatuhkan sanksi. Pembaca penasaran mengapa NasDem menunda keputusan penting ini.

Kelimanya telah diputuskan tidak akan menerima hak-hak keuangan sebagai anggota dewan. Seperti dalam poin empat hasil evaluasi pimpinan DPR.

Penetapan ini diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di ruang Komisi III DPR RI, Jakarta Selatan.

Pemanggilan itu dilakukan untuk memintai klarifikasi terhadap keduanya tersebut. Terlebih, keduanya saat ini sudah dinonaktifkan dari kursi parlemen.

NasDem sudah mengirimkan surat ke fraksi di DPR terkait pembekuan semua fasilitas yang diberikan sebagai wakil rakyat

Pernyataan Ahmad Sahroni sebut warga 'tolol' memicu kemarahan publik dan penjarahan rumahnya, simak selengkapnya.

Langkah yang diambil partainya merupakan bagian dari komitmen memastikan mekanisme internal berjalan secara transparan dan akuntabel.

Said mengungkapkan bahwa dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI tidak terdapat istilah nonaktif.

Sahroni menuai kritik tajam setelah dinilai merendahkan mereka yang menyerukan pembubaran DPR.

Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim mengatakan sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan partai

Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, telah menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach karena pernyataan mereka yang memicu kemarahan publik.

Sahroni juga melakukan pendalaman terkait peran Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.

Total 38 ekor sapi dengan total berat keseluruhan mencapai sekitar 37 ton. Adapun sapi terbesar memiliki bobot mencapai 1,2 ton.

Sahroni mengklaim, NasDem sudah menjalankan kewajiban 30 persen caleg perempuan sejak lama.

Tim pemburu begal dikerahkan ke wilayah titik rawan hingga mencakup kota penyangga Jakarta.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah untuk memperkuat kesejahteraan dan mendukung kinerja aparat peradilan.

Sahroni menyebut Indonesia merupakan negara yang terbuka terhadap investasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

DPR meminta pemerintah daerah tetap memenuhi kewajibannya terhadap para pegawai.

Anggota DPR RI mengusulkan Bali menjadi percontohan Sistem Imigrasi Terintegrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan pengawasan WNA dan investasi di Pulau Dewata yang memiliki mobilitas tinggi, sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Anggota DPR RI Nurdin Halid dukung penuh pembentukan UU Sistem Ekonomi Nasional. Ini krusial untuk mengukuhkan Ekonomi Pancasila, komitmen Presiden Prabowo Subianto sesuai konstitusi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

Satgas Mitigasi PHK yang dibentuk Presiden akan segera menggelar rapat guna membahas daerah terdampak pemutusan hubungan kerja dan mencari solusi bagi kesejahteraan buruh di tengah gejolak ekonomi global.