DPR: Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri

Paloh menuturkan, pihaknya menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh MKD. Menurutnya, MKD telah melakukan proses yang telah diatur.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan partainya belum akan melakukan PAW Ahmad Sahroni meskipun MKD DPR RI telah menjatuhkan sanksi. Pembaca penasaran mengapa NasDem menunda keputusan penting ini.

Kelimanya telah diputuskan tidak akan menerima hak-hak keuangan sebagai anggota dewan. Seperti dalam poin empat hasil evaluasi pimpinan DPR.

Penetapan ini diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di ruang Komisi III DPR RI, Jakarta Selatan.

Pemanggilan itu dilakukan untuk memintai klarifikasi terhadap keduanya tersebut. Terlebih, keduanya saat ini sudah dinonaktifkan dari kursi parlemen.

NasDem sudah mengirimkan surat ke fraksi di DPR terkait pembekuan semua fasilitas yang diberikan sebagai wakil rakyat

Pernyataan Ahmad Sahroni sebut warga 'tolol' memicu kemarahan publik dan penjarahan rumahnya, simak selengkapnya.

Langkah yang diambil partainya merupakan bagian dari komitmen memastikan mekanisme internal berjalan secara transparan dan akuntabel.

Said mengungkapkan bahwa dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI tidak terdapat istilah nonaktif.

Sahroni menuai kritik tajam setelah dinilai merendahkan mereka yang menyerukan pembubaran DPR.

Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim mengatakan sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan partai

Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, telah menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach karena pernyataan mereka yang memicu kemarahan publik.

Di usia yang masih sangat belia, ia harus mengambil peran sebagai pengganti ibunya yang telah lama pergi.

Nominal gaji dan tunjangan Sahroni disumbangkan sebesar Rp67.720.950.

Sahroni menyatakan bahwa uang diserahkan secara tunai agar dapat dijadikan barang bukti dalam proses penangkapan yang sedang berlangsung.

Tiga orang itu hanya berada dalam rangkaian kejadian saat proses penangkapan berlangsung.

Menurut Sahroni, wanita tersebut bahkan terus mendesak melalui telepon dan pesan singkat hingga akhirnya uang diberikan sebagai bagian dari upaya penjebakan.

Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang perempuan yang melakukan penipuan mengaku pegawai KPK, mencatut nama lembaga antirasuah untuk meminta uang ratusan juta rupiah dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Anggota DPR RI Sihar P.H. Sitorus mendesak warga Kepri agar menempuh jalur resmi saat ingin bekerja di luar negeri demi menjamin Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan menghindari risiko deportasi.

Kunjungan ini berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih pada daerah kepulauan Sulut, terutama terkait insentif dan sarana prasarana, mengingat tantangan geografis dan isu perbatasan yang kompleks.

Komisi IX DPR RI menyoroti potensi besar Budidaya Udang Vaname Kepri sebagai motor penggerak investasi. Sektor ini menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Menurut Uya Kuya, orang yang menyebarkan hoaks sebenarnya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi.

Badan Legislasi DPR RI membeberkan 12 poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang disepakati, menjanjikan perlindungan komprehensif.