Harga BBM Non Subsidi Naik, Organda Semarang Desak Realisasi Janji Angkutan Gratis

Naiknya harga BBM non subsidi justru membuka peluang aksi penyimpangan penggunaan BBM subsidi.

Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang menagih Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan menggratiskan biaya transportasi umum. Hal itu menyusul adanya keputusan Kementerian ESDM yang memilih menaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax Dex dan Dexlite hingga 100 persen dari harga sebelumnya.

Ketua Organda Kota Semarang Bambang Pranoto Purnomo mengatakan dengan naiknya harga BBM non subsidi justru membuka peluang aksi penyimpangan penggunaan BBM subsidi. Aksi penyimpangan berpotensi dilakukan para pemilik mobil mewah.

"Saya minta keberadaan pertalite dihapuskan. Tapi disiapkan pengganti dengan angkutan umum yang gratis sesuai janji Pak Presiden waktu kampanye Pilpres dulu," kata Bambang kepada wartawan, Jumat (24/4).

Tidak Terpengaruh Kenaikan BBM non Subsidi

Meski para pengusaha angkutan umum tidak terpengaruh kenaikan BBM non subsidi. Namun tetap mengkhawatirkan kondisi saat ini membuat banyak pemilik mobil mewah beralih menggunakan BBM subsidi macam Pertamax atau Pertalite.

"Kenaikan Pertamina Dex dan Dexlit hampir 100 persen maka pemerintah harus mengantisipasi penyimpangan penggunaan BBM subsidi dari pemilik kendaraan mewah," ungkapnya.

Pihaknya mendorong kementerian terkait membatasi kepemilikan kendaraan pribadi. Sesangkan untuk penggunaan barcode yang selama ini diterapkan, sebaiknya hanya bagi moda angkutan umum dan angkutan barang.

"Kita sarankan BBM subsidi ini dijaga betul. Jadi barcode hanya khusus angkutan umum dan transportasi barang," jelasnya. 

Harga BBM non Subsidi

Dengan lonjakan harga BBM non subsidi, pihaknya mengimbau Pemkot Semarang untuk lebih serius mengalokasikan APBD sebesar 5 persen untuk keperluan pembiayaan transportasi umum.

Seperti Walikota Agustina Wilujeng telah mengesahkan Perda nomor 11 tahun 2024 nomor tentang transportasi angkutan umum yang berbunyi seminimalnya 5 persen dari APBD digunakan transportasi umum.

"Keseriusan Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung pengalihan BBM subsidi menjadi sumber energi listrik saat ini benar-benar diuji, apakah sanggup atau tidak," katanya.