Gubernur Soroti Ketimpangan Ekonomi Maluku Utara di Musda Golkar

Gubernur Sherly Tjoanda menyoroti ketimpangan ekonomi Maluku Utara yang tinggi meski pertumbuhan ekonomi mencapai 34 persen, memicu pertanyaan tentang pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara tegas menyoroti adanya ketimpangan ekonomi yang signifikan di wilayahnya. Hal ini disampaikan dalam gelaran Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI Partai Golongan Karya (Golkar) Maluku Utara yang berlangsung di Ternate pada Minggu.

Meskipun provinsi ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang impresif, mencapai sekitar 34 persen, pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini menimbulkan keluhan di tengah masyarakat karena manfaat dari kekayaan sumber daya alam belum dirasakan secara merata.

Dalam forum penting tersebut, Gubernur Sherly juga menyambut kehadiran Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bersama jajaran pengurus pusat dan daerah, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi permasalahan ini.

Sorotan Gubernur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Maluku Utara

Sherly Tjoanda mengungkapkan bahwa Maluku Utara memang dikenal dengan angka pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Namun, capaian makroekonomi tersebut belum berhasil diiringi dengan pemerataan kesejahteraan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat masih mengeluhkan bahwa pertumbuhan pesat ini belum merata, terutama mengingat Maluku Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Manfaat dari kekayaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara nyata oleh penduduk lokal, menciptakan jurang pemisah antara angka pertumbuhan dan kondisi riil di lapangan.

Gubernur menekankan bahwa kondisi ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Diperlukan upaya serius dan terkoordinasi untuk memastikan bahwa setiap warga Maluku Utara dapat merasakan dampak positif dari kemajuan ekonomi yang terjadi.

Dampak Pemotongan Anggaran dan Harapan Dana Bagi Hasil

Selain isu ketimpangan ekonomi Maluku Utara, Gubernur Sherly juga menyoroti pemotongan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemotongan ini terutama terjadi pada Transfer ke Daerah (TKD) termasuk Dana Bagi Hasil (DBH).

Secara total, pemangkasan anggaran di 10 kabupaten/kota serta tingkat provinsi mencapai sekitar Rp3,5 triliun. Kondisi ini berdampak langsung pada pelaksanaan berbagai program pembangunan, khususnya proyek infrastruktur.

Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan masih sangat dibutuhkan di wilayah Maluku Utara, dan pemotongan anggaran menghambat percepatan pembangunan. "Oleh karena itu, kami berharap pada tahun 2027, DBH tidak lagi mengalami pemotongan," harap Sherly, menekankan pentingnya dukungan anggaran yang stabil.

Tantangan Tenaga Kerja dan Solusi Hilirisasi Industri

Gubernur Sherly juga mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi pengurangan tenaga kerja di beberapa kawasan industri di Maluku Utara. Untuk mengatasi tantangan ini, ia menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi industri sebagai solusi strategis.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan dorongan kuat untuk pengembangan industri turunan dari feronikel. Pembangunan pabrik stainless steel, misalnya, dapat membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

"Kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi agar Maluku Utara benar-benar menjadi daerah yang kaya dalam arti sesungguhnya," tegas Sherly. Ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan melalui industrialisasi.

Konsolidasi Partai Golkar dan Sinergi Kebijakan Pembangunan

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam sambutannya menegaskan bahwa Golkar Maluku Utara akan segera memasuki fase kepemimpinan baru. Ia berharap Musda VI ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat konsolidasi partai di daerah.

"Golkar punya target untuk meningkatkan jumlah kursi di DPRD. Kursi yang ada harus dipertahankan, dan kalau bisa ditambah tentu lebih baik," kata Bahlil, menunjukkan ambisi partai dalam perpolitikan lokal.

Bahlil juga mengingatkan seluruh kader agar menjalankan proses Musda secara tertib dan sesuai mekanisme organisasi. Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara Partai Golkar dengan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, guna mendukung kebijakan yang sejalan dengan pemerintah pusat untuk kemajuan daerah.

Sumber: AntaraNews