Cara Pemerintah Putus Rantai Kemiskinan Lewat Sekolah Rakyat

Targetkan anak kelompok desil 1 dan 2, program Sekolah Rakyat bertransformasi menjadi miniatur pengentasan kemiskinan dengan proyeksi 44.234 siswa di 186 sekolah pada 2026.

Cinta Najwa Fauzi
Oleh Cinta Najwa Fauzi- Reporter
Cara Pemerintah Putus Rantai Kemiskinan Lewat Sekolah Rakyat
Kegiatan OJK DigiClass bersama para siswa Sekolah Rakyat di Jakarta (27/10/2026).

Pemerintah terus memperkuat upaya pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi. Salah satunya melalui kehadiran program Sekolah Rakyat (SR). Program ini menargetkan anak-anak dari kelompok ekonomi paling rentan, yakni desil 1 dan desil 2, untuk mendapatkan akses pendidikan menyeluruh dan fasilitas pendukung kesejahteraan secara terintegrasi.

Transformasi tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial, Abdul Muis, saat menghadiri kegiatan OJK DigiClass bersama para siswa Sekolah Rakyat di Jakarta, Selasa (27/10).

Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai tempat belajar konvensional, melainkan sebagai miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan pendidikan gratis, jaminan kesehatan, bantuan sosial bagi keluarga, hingga keberadaan Koperasi Desa Merah Putih.

"Sekolah Rakyat adalah cerdas bersama, tumbuh setara. Mereka berasal dari rekan-rekan kita, adik-adik kita yang berasal dari desil satu dan desil dua. Setahun yang lalu mereka datang dengan ketakutan dan air mata, tetapi hari ini mereka hadir dengan percaya diri dan semangat belajar yang luar biasa," ujar Abdul Muis.

Sekolah Rakyat Diproyeksikan Capai 44.234 Siswa di Tahun Ajar 2026/2027

Data Peserta Didik Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027
Data Peserta Didik Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027.

Abdul Muis menjelaskan, program ini berlandaskan mandat konstitusi UUD 1945 Pasal 31 dan 34, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025. Filosofi utamanya berfokus pada upaya memuliakan masyarakat kecil, menjangkau yang belum terjangkau, serta memungkinkan hal-hal yang sebelumnya dinilai mustahil bagi keluarga prasejahtera.

Guna memperluas dampak tersebut, pemerintah menargetkan ekspansi fasilitas pendidikan ini secara masif. Jumlah Sekolah Rakyat tercatat meningkat dari 166 titik pada 2025 menjadi 186 titik pada 2026, dengan cakupan peserta didik yang diproyeksikan bertambah dari 14.764 siswa menjadi 44.234 siswa. Fasilitas fisik sekolah dibangun dengan skala luas antara 6 hingga 7 hektare per lokasi.

Pentingnya Literasi Digital Guna Membangun Pemahanan Siswa

Keberlanjutan pembinaan di Sekolah Rakyat turut melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Selain menggandeng Kemendikdasmen dan Komdigi untuk penyediaan sarana teknologi dan infrastruktur digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan pelatihan literasi keuangan dan digital secara langsung.

Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan pentingnya pembekalan keterampilan hidup (life skill) dan pemahaman keuangan bagi para siswa. Melalui pelatihan ini, anak-anak diharapkan mampu mengelola keuangan pribadi dengan cermat, terhindar dari jebakan utang digital atau pinjaman online, serta siap menyongsong kemandirian ekonomi.

"Kalian ada di sini karena negara memfasilitasi untuk bisa sekolah di tempat yang sangat bagus ini. Harapannya, kalian menjadi agen perubahan untuk memutus rantai kemiskinan dan menyongsong Indonesia Emas 2045," pungkas Friderica.

Rekomendasi