Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jabar menjadi provinsi terbanyak dengan angka 131.445 laporan. Hal itu didasarkan data yang dihimpun selama rentang November 2024 hingga Juni 2026.

Tingkat inklusi keuangan telah mencapai 93,61 persen, sedangkan literasi keuangan berada di angka 69,57 persen. Para pengamat berpendapat bahwa edukasi dari OJK mulai menunjukkan hasil yang positif.

Keikutsertaan OJK dalam LCAW 2026 merupakan bagian dari penguatan pengelolaan risiko keuangan terkait perubahan iklim, serta penguatan ekosistem pasar karbon.

OJK menilai hasil MSCI 2026 menegaskan arah reformasi pasar modal Indonesia. Mayoritas aspek aksesibilitas pasar tetap terjaga.

OJK bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan KSEI dalam memonitor kondisi pasar.

Menurut Mahendra, perlambatan ini mencerminkan lemahnya permintaan dari sisi industri maupun pelaku ekonomi kecil yang menjadi target utama program pembiayaan.

IHSG ditutup pada zona hijau pada Rabu (19/3/2025). Indeks saham berada di level 6.311,66 atau naik +88,27 (1,42 persen) dari hari sebelumnya.

Sejak Januari hingga Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebanyak 12 bank.

Bank Jepara Artha beralamat di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Aturan modal inti minimum ini efektif berlaku mulai Desember 2024.