OJK Wajibkan Unit Usaha Syariah Spin Off Akhir 2026

Pelaksanaan kebijakan tersebut akan menambah jumlah perusahaan asuransi yang beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip syariah.

Muhamad Agil Aliansyah
OJK Wajibkan Unit Usaha Syariah Spin Off Akhir 2026
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono dalam diskusi dengan media di Hotel Nusa Dua Bali, Selasa (17/11).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan asuransi yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melakukan pemisahan usaha atau spin off paling lambat akhir 2026. Kebijakan tersebut diperkirakan akan mendorong lahirnya sekitar 20 perusahaan asuransi syariah baru pada awal 2027.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyon mengatakan, kewajiban spin off tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang masih menjalankan unit usaha syariah.

"Kemudian bagaimana spin off terhadap perusahaan-perusahaan unit usaha syariah. Itu wajib harus spin off pada akhir tahun 2026 ini," ujar Ogi dalam diskusi bersama media di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11).

Menurutnya, pelaksanaan kebijakan tersebut akan menambah jumlah perusahaan asuransi yang beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip syariah.

"Jadi nanti di awal 2027 akan bertambah kira-kira itu ada 20 perusahaan asuransi syariah baru," kata dia.

Dengan penambahan tersebut, OJK memperkirakan jumlah perusahaan asuransi syariah full fledged di Indonesia akan mencapai sekitar 38 perusahaan pada 2027.

"Sehingga 2027 akan ada totalnya sekitar 38 perusahaan asuransi full fledged syariah," kata Ogi.

Ogi menegaskan, ke depan OJK tidak lagi mengizinkan keberadaan unit usaha syariah. Dengan demikian, perusahaan asuransi yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah diarahkan untuk beroperasi sebagai entitas perusahaan asuransi syariah secara penuh.

"Kita tidak lagi mengizinkan unit usaha syariah," tandasnya.

Rekomendasi