Bank Indonesia (BI) bersama pelaku industri sistem pembayaran dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menyoroti perubahan pola aduan konsumen terkait ancaman sindikat penipuan digital (scam) yang terorganisasi lintas negara.
Penguatan pertukaran data intelijen risiko serta edukasi publik menjadi bahasan utama dalam diskusi panel bertajuk Strengthening Collaboration to Reverse the Tide of Scams in Indonesia di Jakarta, Selasa (17/11).
Direktur Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen BI, Diana Yumanita, mengungkapkan bahwa laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke bank sentral sejak 2024 mengalami pergeseran signifikan. Keluhan konsumen kini tidak lagi didominasi kendala teknis operasional, melainkan beralih ke kasus penipuan digital.
Menurut Diana, tingginya kerentanan masyarakat dipicu oleh kebiasaan mengambil keputusan secara terburu-buru saat mendapat tawaran instan yang menggiurkan.
"Sebagian besar masyarakat kita masih menggunakan cara berpikir cepat sehingga mudah terpancing tawaran instan.Karena itu, kampanye yang kami dorong adalah 'kalau ragu, stop dulu' untuk memicu pemikiran logis sebelum mengambil keputusan transaksi," jelas Diana dalam diskusi panel tersebut.
Untuk menekan kasus serupa, BI menggencarkan literasi pelindungan konsumen bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan asosiasi industri melalui Gerakan Edukasi Bersama Perlindungan Konsumen (GEBER PK).
Advertisement
Sisi Pembayaran
Dari sisi industri pembayaran, Country Manager Indonesia & Timor-Leste Mastercard sekaligus Vice-Chair Global Anti-Scam Alliance (GASA) Indonesia Chapter, Aileen Goh, menilai upaya pencegahan penipuan selama ini masih terkendala sistem pertahanan yang berjalan sendiri-sendiri antarinstitusi. Padahal, jaringan penipu beroperasi secara terpadu dengan memanfaatkan beragam saluran komunikasi dan metode pembayaran untuk menguras dana korban dalam hitungan menit.
"Sindikat kriminal ini beroperasi sebagai satu kesatuan, tetapi menargetkan kita secara massal. Kita perlu membangun kerangka kerja pertukaran sinyal risiko lintas industri dan kementerian yang selaras dengan perlindungan data pribadi,karena satu-satunya jalan ke depan adalah bergerak bersama," ujar Aileen.
Sementara itu, Head of Offices in Indonesia and UNODC Liaison to ASEAN, Erik van der Veen, menegaskan bahwa maraknya scam bukan sekadar persoalan domestik Indonesia, melainkan kejahatan global lintas batas negara.
"Organisasi kriminal di baliknya sengaja memanfaatkan celah hambatan informasi antarnegara, sehingga respons kita membutuhkan kerja sama lintas batas dan pertukaran informasi 24 jam," kata Erik.
Diskusi panel tersebut merupakan bagian dari rangkaian peluncuran laporan tahunan State of Scams in Indonesia 2026yang dirilis GASA bersama OJK, Satgas PASTI, Mastercard, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH). Laporan itu mencatat 70% responden di Indonesia menemui upaya penipuan sepanjang setahun terakhir dengan rata-rata kerugian mencapai sekitar Rp5 juta per korban.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399546/original/079403300_1794903337-WhatsApp_Image_2026-11-17_at_15.09.14.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399767/original/063694500_1794919775-WhatsApp_Image_2026-11-17_at_19.13.55.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399725/original/036415300_1794915781-WhatsApp_Image_2026-11-17_at_19.39.11.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399738/original/086661400_1794917162-WhatsApp_Image_2026-11-17_at_18.54.40.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3612082/original/034278100_1635143883-pexels-energepiccom-2988232__2_.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5376968/original/050809100_1760070384-3.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399724/original/071385200_1794915767-WhatsApp_Image_2026-11-17_at_17.05.51.jpeg)