Wacana pemerintah memindahkan habitat badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur menuai polemik.
Penolakan datang dari sejumlah pihak, seperti pemerintah daerah, warga, dan masyarakat adat. Alasannya beragam, ada yang karena badak jawa sudah menjadi ikon daerah hingga jangan sampai ada satwa yang mati karena proses relokasi.
Rencana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Dia mengatakan, ketergantungan populasi badak Jawa pada satu habitat tunggal di Ujung Kulon menyimpan kerentanan tinggi baik terhadap aktivitas seismik maupun vulkanik dari Gunung Anak Krakatau.
Dia menyebut, kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa bisa punah. Melalui pemindahan, kelestarian spesies tersebut lebih terjamin.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pun menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak jawa dan prioritas perlindungan pemerintah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi menjelaskan, pengembangan habitat kedua badak jawa telah menjadi perhatian konservasi sejak beberapa dekade lalu. Berbagai alternatif lokasi pernah dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat keberlangsungan spesies ini.
Sebagai kawasan konservasi yang memiliki peran penting dalam perlindungan badak jawa, Taman Nasional Ujung Kulon ini menyimpan sejarah panjang upaya pelestarian spesies ini.
Lantas, seperti apa Taman Nasional Ujung Kulon yang selama ini menjadi rumah bagi badak jawa? Berikut ulasannya:
Advertisement
Diperkenalkan Ahli Botani Jerman
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3243382/original/067955400_1600597899-WhatsApp_Image_2020-09-20_at_16.12.16.jpeg)
Dikutip dari website resmi Taman Nasional Ujung Kulon, kawasan Ujung Kulon pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli Botani Jerman, F Junghun pada 1846, ketika sedang mengumpulkan tumbuhan tropis. Pada masa itu kekayaan flora dan fauna Ujung Kulon sudah mulai dikenal oleh para peneliti.
Bahkan perjalanan ke Ujung Kulon ini sempat masuk di dalam jurnal ilmiah beberapa tahun kemudian. Tidak banyak catatan mengenai Ujung Kulon sampai meletusnya gunung krakatau pada tahun 1883.
Saat itu, letusan yang menghasilkan tsunami memporak-porandakan tidak hanya permukiman penduduk di Ujung Kulon, tetapi satwa dan vegetasi yang ada. Akan tetapi beberapa tahun kemudian ekosistem-vegetasi dan satwa liar di Ujung Kulon tumbuh baik dengan cepat.
Kemudian, beberapa areal berhutan ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan The Netherlands Indies Society for The Protectin of Nature, Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai Kawasan Suaka Alam melalui SK Pemerintah Hindia Belanda Nomor : 60 Tanggal 16 Nofember 1921.
Lalu, Besluit Van Der Gouverneur – General Van Nederlandch – Indie dengan keputusan Nomor : 17 Tanggal 24 Juni 1937, menetapkan status kawasan suaka alam tersebut kemudian diubah menjadi kawasan suaka margasatwa dengan memasukkan Pulau Peucang dan Pulau Panaitan.
Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor : 48/Um/1958 Tanggal 17 April 1958 kawasan Ujung Kulon berubah status kembali menjadi Kawasan suaka alam dengan memasukkan kawasan perairan laut selebar 500 meter dari batas air laut surut terendah.
Melalui SK Menteri Pertanian Nomor : 16/Kpts/Um/3/1967 tanggal 16 Maret 1967, kawasan Gunung Honje Selatan seluas 10.000 Ha yang bergandengan dengan bagian Timur Semenanjung Ujung Kulon ditetapkan menjadi Cagar Alam Ujung Kulon.
Kemudian, melalui SK Menteri Pertanian Nomor : 39/Kpts/Um/1979 tanggal 11 Januari 1979, kawasan Gunung Honje Utara seluas 9.498 Ha dimasukkan ke dalam wilayah Cagar Alam Ujung Kulon.
Pada 1980, dilaksanakan Tata Batas di Cagar Alam Gunung Honje. Berita Acara Tata Batas pada tanggal 26 Maret 1980 dan disahkan 2 Februari 1982 oleh Menteri Pertanian.
Advertisement
Situs Warisan Alam Dunia
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1597120/original/013858000_1495023449-20170517-salam_pagi-ujung_kulon6-pandeglang.jpg)
Pada 1991, Komisi Warisan Dunia UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site, yakni 15 Februari 1991.
Pada 1992, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 284/Kpts-II/1992 yakni 26 Februari 1992, Ujung Kulon ditunjuk sebagai Taman Nasional Ujung Kulon dengan luas total 122.956 Ha terdiri dari kawasan darat 78.619 Ha dan perairan 44.337 Ha.
Dalam hal penegasan batas-batas hutan negara, perkembangan penataan batasnya adalah sebagai berikut:
Pada 1995, dilaksanakan rekonstruksi batas Taman Nasional Ujung Kulon wilayah Gunung Honje oleh Badan Planologi Kehutanan. Badan Planologi Kehutanan, Taman Nasional Ujung Kulon bekerjasama dengan Pemerintah New Zealand memasang satu unit rambu suar, dan lima pelampung sebagai batas perairan laut.
Pada 1999, Badan Planologi Kehutanan memasang rambu suar kuning di Tj Alang-Alang dan pemancangan titik referensi di Tj Sodong, Tj Layar, Tj Alang-Alang, Tj Parat dan Tj Cina.
Badan Planologi Kehutanan melaksanakan pengukuran batas alam pantai Semenanjung Ujung Kulon sesuai SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 758/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 menetapkan Kawasan Perairan Taman Nasional Ujung Kulon seluas 44.337 Ha sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan.
Kemudian pada 2004, Balai Pemantapan Kawasan Hutan ( BPKH ) Wilayah XI Jawa – Madura melaksanakan rekonstruksi batas Taman Nasional Ujung Kulon di daerah Gunung Honje.
Advertisement
Luas Taman Nasional Ujung Kulon
Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, telah mendapat pengakuan sebagai kawasan yang penting dan dibanggakan secara nasional dan internasional, antara lain:
Pada 2006, Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Taman Nasional Model berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK 69/IV-Set/HO/2006 tanggal 3 Mei 2006 Tentang Penunjukan 20 (Dua Puluh) Taman Nasional Sebagai Taman Nasional Model.
Kemudian pada 2014, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 3658/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 5 Mei 2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Ujung Kulon Seluas 105.694,46 Ha di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagaimana rincian luas kawasan daratan 61.357,46 ha dan luas kawasan perairan 44.337 ha.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5493466/original/077768500_1770230513-WhatsApp_Image_2026-02-04_at_17.55.26.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4598230/original/006922500_1696406024-20231004112257__fpdl.in__army-soldiers-fighting-with-guns-defending-their-country_1303-26697_normal.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399693/original/066133100_1794913794-1001442256.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2980192/original/054790800_1574923247-satgas.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399683/original/093897800_1794912940-IMG-20261116-WA0205.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399628/original/018086700_1794908793-IMG-20261116-WA0024.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398801/original/035825500_1794822042-Prabowo_KTT_ASEAN.jpeg)