Setahun Tutup Tambang Ilegal, Laba PT Timah Tembus Rp4,12 Triliun

Usai penutupan sekitar 1.000 titik tambang ilegal di Bangka Belitung, PT Timah mencetak laba bersih Rp4,12 triliun dan produksi bijih 18.893 ton hingga Q3 2026.

Idris Rusadi Putra
Oleh Idris Rusadi Putra- Reporter
Setahun Tutup Tambang Ilegal, Laba PT Timah Tembus Rp4,12 Triliun
Setahun Tutup Tambang Ilegal, Laba PT Timah Tembus Rp4,12 Triliun. (Istimewa)

Setahun setelah penutupan sekitar 1.000 titik tambang ilegal di Bangka Belitung, peta produksi timah nasional berbalik arah. Hingga akhir September 2026, PT Timah (Persero) Tbk tidak hanya mencetak rekor laba bersih sembilan bulan tertinggi sepanjang sejarah perseroan sebesar Rp4,12 triliun, tetapi juga sudah melampaui total produksi bijih timah setahun penuh pada 2025.

Perubahan ini terasa nyata di lapangan mulai dari deru ponton di pesisir Pantai Rebo hingga aktivitas penambang rakyat di Pulau Belitung yang kini masuk ke jalur kemitraan resmi. Setelah bertahun-tahun kekayaan timah di Bumi Serumpun Sebalai kerap bocor ke luar jalur resmi dan menyisakan kerusakan lingkungan, pembenahan tata kelola sejak akhir 2025 mulai mengembalikan arus bijih timah ke rantai pasok negara.

Langkah penertiban itu berawal dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2025 untuk menindak sekitar 1.000 titik pertambangan tanpa izin (PETI) di Bangka Belitung. Di lapangan, kebijakan tersebut diterjemahkan lewat pengamanan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), penyekatan jalur penyelundupan di darat dan laut, serta penataan skema kemitraan bagi penambang lokal.

Data Direktorat Operasi PT Timah mencatat, realisasi produksi bijih timah sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2026 mencapai 18.893 ton Sn. Angka ini tumbuh 55 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (12.190 ton Sn) dan bahkan telah melewati total produksi setahun penuh 2025 yang berada di angka 18.635 ton Sn. Capaian sembilan bulan pertama tersebut sudah memenuhi 96,7 persen dari rencana periode Januari–September (19.542 ton Sn) dan 75,6 persen dari target operasional tahun berjalan sebesar 25.000 ton Sn.

Laju produksi berlangsung konsisten sejak awal tahun. Pada semester I 2026, produksi bijih timah menyentuh 12.235 ton Sn atau naik 75 persen dibandingkan semester I 2025 (6.997 ton Sn). Dari lini laut, Kapal Isap Produksi (KIP) dan Ponton Isap Produksi (PIP) menyumbang 11.288 ton hingga akhir September ditopang penambahan empat unit KIP pada Juli dan Agustus 2026 serta kontribusi PIP sebesar 4.982 ton.

Sementara itu, penambangan darat menghasilkan 7.255 ton dengan Pulau Belitung sebagai kontributor terbesar sebanyak 5.626 ton, ditambah perolehan tin gain dan sumber lainnya sebesar 350 ton.

Peningkatan pasokan bijih tersebut ikut mendongkrak kinerja hilir dan keuangan perseroan secara tajam sepanjang sembilan bulan pertama 2026. Produksi logam timah naik 49 persen menjadi 16.190 metrik ton Sn dari sebelumnya 10.855 metrik ton Sn pada periode yang sama 2025. Volume penjualan logam timah bahkan melonjak 72 persen dari 9.469 metrik ton menjadi 16.304 metrik ton, seiring terkereknya harga jual rata-rata sebesar 52% dari US33.596menjadiUS51.011 per metrik ton.

"Kenaikan suplai bijih dari lini operasi menjadi fondasi bagi lonjakan kinerja komersial dan finansial perusahaan sepanjang 2026, yang turut ditopang oleh penguatan harga timah global sejalan dengan permintaan industri elektronik,baterai, semikonduktor, pusat data, dan kecerdasan buatan," jelas Direktur Operasi PT Timah Tbk, Handy Geniardi dalam keterangannya, Selasa (17/11).

Dari sisi keuangan, pendapatan usaha PT Timah melesat 144% dari Rp6,61 triliun pada sembilan bulan pertama 2025 menjadi Rp16,15 triliun pada periode yang sama 2026. Laba usaha ikut melonjak 594 persen dari Rp807,25 miliar menjadi Rp5,60 triliun dengan margin operasi 34,67 persen, sedangkan EBITDA tumbuh 323% dari Rp1,46 triliun menjadi Rp6,18 triliun dengan margin 38,26 persen.

Pada pos laba bersih, perseroan membukukan kenaikan 584% dari Rp602,42 miliar menjadi Rp4,12 triliun menjadikannya rekor sembilan bulan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Arus kas operasi pun berbalik positif menjadi Rp4,09 triliun dengan total aset mencapai Rp17,26 triliun.

Capaian ini sejalan dengan sorotan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada Agustus 2026, yang secara khusus menyinggung pembenahan tata kelola dan perbaikan profitabilitas PT Timah pascapenutupan tambang ilegal.

 

Payung Hukum Perpres 79/2026 dan Eksplorasi Cadangan Baru

Memasuki triwulan IV 2026, PT Timah memacu sisa 24,4 persen target produksi untuk menggenapi sasaran 25.000 ton hingga akhir tahun. Upaya ini ditopang terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2026 tentang Percepatan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 31 Agustus 2026.

Beleid tersebut khususnya di wilayah Belitung memberi ruang bagi PT Timah untuk memproduksi dan menyerap hasil mitra di atas kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selama satu tahun secara bersyarat. Setiap penyerapan wajib melewati verifikasi legalitas administratif serta pengawasan surveyor independen guna menjawab kekhawatiran pengamat lingkungan agar pelonggaran kuota tidak disalahartikan sebagai penambangan tanpa kendali.

"Secara paralel, Direktorat Operasi menindaklanjuti tujuh poin penyesuaian sistem tata kelola terkait ketentuan Kementerian ESDM, menata struktur biaya jasa pertambangan yang adil bagi mitra, serta memacu pengembangan tambang primer di Batubesi (Belitung) dan Paku (Bangka)," tambah Handy.

Sejalan dengan arahan Holding Industri Pertambangan MIND ID, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta kepemimpinan Direktur Utama Restu Widiyantoro, perseroan juga menjaga umur tambang (life of mine) minimal 25 tahun. Sepanjang triwulan III 2026, belanja eksplorasi sebesar Rp33,19 miliar direalisasikan untuk 11.666 meter pengeboran darat di Bangka dan Belitung, lalu dilanjutkan pada kuartal IV lewat pengeboran pandu aluvial dan primer di darat serta pengerahan satu kapal bor dan empat ponton bor di perairan Bangka dan Kundur. Per September 2026, neraca sumber daya timah PT Timah tercatat sebesar 797 ribu ton Sn dengan cadangan 311 ribu ton Sn.

"Sinergi pengamanan IUP bersama TNI seperti Kodam II/Sriwijaya, aparat penegak hukum, dan DPRD Babel menjaga kontinuitas pasokan bijih legal yang krusial bagi agenda hilirisasi Danantara dan MIND ID, mulai dari pengembangan logam tanah jarang hingga produk hilir kimia timah seperti Bankastab DMT-98," jelasnya.

Dorongan hilirisasi itu pula yang mengemuka dalam peluncuran buku Timah, Manusia, dan Masa Depan: Menata Ulang Arah Pembangunan Hijau dan Digital karya Bambang Patijaya, Sofian Lusa, dan M. Adha Al Kodri. Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi sekaligus Ketua Umum PP IKAL-Lemhannas, Prof. Purnomo Yusgiantoro, mengingatkan pentingnya mengolah potensi sumber daya timah secara berkelanjutan.

"Diversifikasi pendapatan untuk Bangka Belitung penting untuk diwujudkan dan timah memiliki potensi cadangan sebesar 10 juta ton, PT Timah dapat mengkonversi potensi tersebut secara efektif menjadi pendapatan untuk masyarakat,daerah dan negara. Ayo bantu kami untuk hilirisasi juga," pesannya kepada Handy yang mewakili jajaran PT Timah.

Jalur Legal Penambang Rakyat hingga Devisa Ekspor

Di tingkat akar rumput, pembenahan tata kelola membuka pintu bagi penambang rakyat untuk bekerja secara legal tanpa dibayangi razia. Hingga September 2026, sekitar 89 persen atau 16.889 ton dari total 18.893 ton produksi bijih timah dikerjakan bersama mitra usaha terdiri atas KIP mitra 4.754 ton, PIP 4.982 ton, serta tambang darat mitra 7.153 ton. Di Belitung, tambang darat mitra menyumbang 5.483 ton atau sekitar 77 persen dari total tambang darat mitra setelah menjalani pelatihan standardisasi teknis pada Juli 2026.

Skema kemitraan juga diperluas lewat 35 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan 19 koperasi eksisting yang dibekali pelatihan tata niaga, manajemen produksi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bersama Kementerian Koperasi, serta pengurusan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) gratis. Di Kabupaten Bangka, perseroan bersama pemerintah daerah menyepakati pemanfaatan lahan bersama di Kawasan Industri Jelitik pada 28 April 2026 dengan pendampingan Kejaksaan Tinggi Babel bagi empat CV mitra pelaksana.

"Di sisi sosial dan ekologi pesisir, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjangkau 15.605 penerima manfaat hingga semester I 2026, UMKM binaan dipromosikan melalui Belitung Expo 2026 untuk memperluas pasar,serta reklamasi laut di Pantai Rebo menghadirkan terumbu karang buatan dan rumah ikan agar ruang laut tetap dapat dimanfaatkan secara harmonis oleh nelayan maupun penambang," jelas Handy.

Bagi kas negara, penguatan kinerja ini berdampak langsung pada penerimaan fiskal. Dari tahun buku 2025, PT Timah menyetorkan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,624 triliun (naik 106,9 persen dibandingkan 2024) serta dividen Rp656,81 miliar pada 10 Juli 2026 melalui MIND ID dan Danantara. Dengan kas yang dinilai Danantara sudah cukup kuat tanpa memerlukan suntikan modal baru, lonjakan laba 2026 memperbesar ruang kontribusi setoran negara berikutnya.

"Sebanyak 96 persen volume penjualan 9M 2026 diserap oleh pasar ekspor guna menghasilkan devisa dan menopang manufaktur strategis dunia untuk komponen elektronik, baterai, serta transisi energi, dengan enam pasar terbesar menyumbang 77 persen (China 30 persen, Korea Selatan 12 persen, India 11 persen, Jepang 9 persen, Belanda 8 persen, dan Singapura 7 persen), tujuan ekspor lainnya 19 persen, dan pasar domestik 4 persen, yang seluruhnya kini diperkuat keterlacakan asal materialnya melalui Perpres 79/2026,” tutup Handy.

Ujian Lapangan di Balik Penutupan Jalur Ilegal

 

Pemulihan kinerja dalam kurun satu tahun tentu menghadapi tantangan berat di lapangan. Eksekusi operasional tersebut dikawal Direktur Operasi PT Timah Tbk Mayjen TNI (Purn) Handy Geniardi yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 Oktober 2025 menggantikan Nur Adi Kuncoro bersama jajaran direksi yang dipimpin Direktur Utama Restu Widiyantoro, Direktur Produksi dan Komersial Ilhamsyah Mahendra,Direktur Strategi Korporasi dan Pengembangan Usaha Harry Budi Sidharta, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fina Eliani, serta Direktur SDM dan Transformasi Korporasi Ratih Mayasari.

Di lapangan, Handy mengoordinasikan Satuan Lapangan Tricakti, Mabes TNI, Satgas Wangka BIN, serta unsur BKO TNI/Polri dari Kodam II/Sriwijaya dan Polda Bangka Belitung untuk menjaga kawasan IUP dan menyekat penyelundupan bijih timah ke luar pulau.

Namun, menutup celah tambang ilegal di wilayah dengan jaringan bisnis yang mengakar kerap memicu resistensi. Seperti kisah Sisyphus dalam mitologi Yunani yang terus mendorong batu besar ke puncak bukit sebelum menggelinding jatuh kembali, upaya penertiban di garis depan sering kali dihadapkan pada serangan balik nonfisik—mulai dari penggiringan opini hingga tudingan miring yang menyasar pihak yang justru sedang memutus rantai praktik ilegal, baik dari pihak luar yang berlindung di balik entitas legal maupun oknum internal yang kepentingannya terusik.

Bagi purnawirawan TNI lulusan Akademi Militer 1987 dari kesatuan Kopassus ini, pengawasan lapangan adalah bagian dari menjaga kedaulatan sumber daya alam negara. Berbekal pendidikan S-1 dan S-2 Manajemen dari STIM IMMI,alumni Lemhannas PPSA-21 Tahun 2017, serta pengalaman bertugas sebagai Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua dan Maluku Utara, Direktur A dan Wakil Kepala BAIS TNI, hingga Wakil Komandan Sesko TNI sebelum purnatugas pada 2022, ia menempatkan ketertiban tata kelola dan kemitraan legal penambang rakyat sebagai kunci agar kekayaan timah Bangka Belitung benar-benar masuk ke kas negara dan menggerakkan ekonomi warga.

Rekomendasi