Aturan Baru Terbit, Ikan Wajib Masuk Menu MBG 2 Kali Sepekan

KKP menyiapkan pasokan ikan siap masak dan melatih juru masak dapur MBG agar sajian olahan ikan dapat hadir minimal dua kali sepekan di seluruh daerah.

Cinta Najwa Fauzi
Oleh Cinta Najwa Fauzi- Reporter
Aturan Baru Terbit, Ikan Wajib Masuk Menu MBG 2 Kali Sepekan
Bincang Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong satuan pelayanan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyajikan menu olahan ikan setidaknya dua kali dalam sepekan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan).

Direktur Pengolahan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Yuwono, menjelaskan bahwa Perpres yang terbit pada 24 Agustus 2026 tersebut menempatkan ikan sebagai salah satu sumber protein utama guna mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus mendongkrak kualitas gizi anak-anak Indonesia.

"Di rencana aksinya itu, setidaknya dua kali dalam seminggu dapur (MBG) kita minta untuk mengonsumsi atau memasak ikan," ujar Budi di Kantor KKP, Selasa (17/11).

Untuk memudahkan proses memasak di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki keterbatasan ruang, KKP tidak memasok ikan dalam kondisi hidup. Sebagai gantinya, KKP melatih para pembudi daya dan kelompok pengolah ikan di daerah untuk menyediakan bahan baku ikan siap masak (ready to cook).

Selain penyiapan bahan baku, KKP juga menerjunkan tim untuk melatih para kepala dapur, ahli gizi, hingga juru masak MBG di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia mengenai standar penanganan dan penyimpanan suhu ikan agar keamanan pangan tetap terjaga.

Dongkrak Angka Konsumsi

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan RI, Yanti Permatasari
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan RI, Yanti Permatasari, Selasa (17/11/2026).

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan RI, Yanti Permatasari, menambahkan bahwa kolaborasi antara Perpres Gemarikan dan program MBG sangat krusial untuk mendongkrak angka konsumsi ikan nasional yang masih timpang antar-wilayah.

Berdasarkan data tahun 2025, konsumsi ikan tertinggi berada di Sulawesi Utara yang mencapai 48,97 kilogram per kapita. Sebaliknya, beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) justru masuk dalam tiga besar provinsi dengan tingkat konsumsi terendah berkisar 10,66 hingga 24,37 kilogram per kapita meski produksi perikanannya melimpah.

Melalui sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah yang diatur dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2026, pemerintah berharap kebiasaan makan ikan dapat tertanam sejak dini di sekolah maupun rumah tangga, sekaligus memperluas serapan pasar bagi para nelayan dan pembudi daya ikan lokal.

Rekomendasi