Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Ini Alasannya

Bahlil mengatakan, setiap aturan terkait dengan politik jangan sampai menguntungkan segelintir pihak.

DPD Partai Golkar Jawa Timur mendukung perubahan mekanisme Pilkada melalui DPRD, menilai sistem ini lebih selaras dengan filosofi Pancasila dan berpotensi meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah.

Bawaslu Sulsel menyoroti isu Pilkada melalui DPRD yang berpotensi mengubah sistem pemilihan kepala daerah, memunculkan tantangan pengawasan serta kekhawatiran akan kemunduran demokrasi dan potensi korupsi.

Kholid menyatakan, pihaknya ingin lebih dahulu mendengarkan banyak masukan ahli.

Partai Golkar melalui Rapimnas I Tahun 2025 secara resmi mengusulkan Pilkada Dipilih DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, sekaligus memperkuat partisipasi publik.

Pernyataan tersebut muncul ketika Partai Golkar melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang pertama.

Cucun mengaku sampai saat ini untuk pelaksanaan Pilkada masih tetap dilakukan pemilihan langsung. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mengkaji usulan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, menimbang aspirasi rakyat dan aspek konstitusional.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan urgensi pembahasan Revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik secara sepaket. Apa alasannya dan isu krusial apa yang akan dibahas?

Pertemuan antara Partai Golkar dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara membahas tiga opsi sistem pemilihan umum.

Partai Golkar menawarkan konsep konvensi jika kepala daerah dipilih DPRD.

Partai Golkar akan meninjau keterlibatan masyarakat dalam proses pilkada.

Namun, ia menyebutkan untuk kebijakan saat ini, pemerintah tidak ada membahas soal Undang-undang Pilkada lewat DPRD.

Belum ada pembahasan sama sekali RUU Pilkada, termasuk wacana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.

Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), mendorong wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan sekitar dua dekade.

Wacana Pilkada lewat DPRD berpotensi melahirkan pemimpin tanpa legitimasi kuat di mata publik dan menjauhkan masyarakat dari proses demokrasi, menurut pengamat politik.

Demokrat sebelumnya menolak Pilkada melalui DPRD, dan tetap ingin sistem Pilkada langsung atau dipilih masyarakat.

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand menolak keras wacana pengembalian mekanisme Pilkada lewat DPRD, menegaskan pilihan langsung adalah kedaulatan rakyat dan investasi demokrasi.

Kebijakan tersebut tetap dipertahankan sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6).

Bahlil mengatakan dirinya pernah menjadi orang susah dan busung lapar sehingga memahami pentingnya program MBG.

Pemerintah saat ini tengah membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta negara.

Perjalanan hidup Prabowo menjadi contoh nyata tentang ketangguhan, daya juang, dan kemampuan bangkit dari berbagai tantangan.

Mengingat saat ini Pertamina telah melakukan penyesuaian harga terhadap BBM jenis Pertamax.