Golkar Jatim Dukung Mekanisme Pilkada melalui DPRD, Sebut Lebih Sesuai Pancasila

DPD Partai Golkar Jawa Timur mendukung perubahan mekanisme Pilkada melalui DPRD, menilai sistem ini lebih selaras dengan filosofi Pancasila dan berpotensi meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah.

DPD Partai Golkar Jawa Timur secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari sistem pemilihan langsung menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pernyataan dukungan ini disampaikan oleh Ketua DPD Golkar Jawa Timur saat kunjungan kerja di Ponorogo.

Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, pada Jumat, menegaskan bahwa mekanisme Pilkada melalui DPRD memiliki landasan filosofis yang kuat dan relevan. Ia menyebut sistem ini sangat sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila keempat tentang permusyawaratan perwakilan.

Menurut Ali Mufthi, demokrasi Indonesia seharusnya mencerminkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan sekadar popularitas. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi Pilkada langsung yang dinilai berdampak negatif pada kualitas pengambilan keputusan kepala daerah.

Landasan Filosofis dan Kritik terhadap Pilkada Langsung

Ali Mufthi mengemukakan bahwa sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Konsep permusyawaratan perwakilan dianggap sebagai fondasi demokrasi Indonesia yang ideal dan berakar pada budaya bangsa.

Pilkada langsung, menurutnya, perlu dievaluasi secara mendalam karena kerap memengaruhi kualitas keputusan pemimpin daerah. Sistem ini dinilai membuat kepala daerah ragu-ragu dalam bersikap dan mengambil kebijakan strategis.

Keraguan tersebut muncul karena pemimpin terlalu dipengaruhi oleh opini publik yang fluktuatif, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi kurang ideal dan tidak fokus pada substansi. Ali Mufthi menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki sikap tegas dan berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat.

Mendorong Profesionalisme dan Efisiensi Biaya Politik

Mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga berpotensi mendorong profesionalisme yang lebih tinggi dalam proses rekrutmen birokrasi daerah. Hal ini penting mengingat birokrasi dianggap sebagai salah satu sumber utama lahirnya pemimpin bangsa di masa depan yang berkualitas.

Golkar Jatim juga mengusulkan agar partai politik tidak membebani calon kepala daerah dengan biaya politik yang sangat tinggi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemimpin yang lebih murni dan tidak terbebani oleh urusan pendanaan.

Dengan berkurangnya beban pendanaan politik, kepala daerah terpilih diharapkan dapat fokus sepenuhnya pada tugasnya melayani masyarakat dan membangun daerah. Sistem ini diharapkan dapat meminimalisir praktik politik berbiaya tinggi yang selama ini menjadi tantangan serius dalam Pilkada.

Pentingnya Transparansi dalam Pemilihan oleh DPRD

Meskipun mendukung Pilkada melalui DPRD, Ali Mufthi menegaskan pentingnya pelaksanaan yang harus tetap transparan dan akuntabel. Proses pemilihan harus terbuka agar publik dapat memantau jalannya keputusan yang diambil oleh wakil rakyat.

Ia mendorong pola pemilihan yang terbuka agar masyarakat luas dapat mengetahui secara jelas sikap dan pilihan para wakil rakyat mereka. Transparansi ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Dengan demikian, publik dapat menilai konsistensi dan integritas wakil mereka dalam menentukan pilihan kepala daerah. Hal ini menjadi kunci keberhasilan mekanisme Pilkada tidak langsung agar tetap legitimate di mata masyarakat.

Sumber: AntaraNews