Pilkada Dipilih DPRD

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD memperbesar risiko transaksi kekuasaannya.

Menurut Dasco, usulan tersebut tetap harus dikaji mendalam, terutama aspek keamanannya.

Mayoritas konstituen partai menolak wacana pilkada DPRD.

Menurut Adrian, angka penolakan tersebut tinggi atau mayoritas, sebab berada di atas 65 persen.

Usulan ini bukan sekadar solusi teknis atas biaya politik tinggi, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan sejak reformarsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi yang transparan dan pengawasan ketat terkait wacana mekanisme Pilkada Dipilih DPRD, guna mencegah praktik politik transaksional.

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mengatakan pemilu langsung merupakan amanat Reformasi.

Dalam pilkada langsung, partai kecil masih punya ruang lewat figur kuat atau koalisi cair. Sementara lewat DPRD menyempit drastis. Politiknya menjadi eksklusif.

Hal itu Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno simpulkan berdasarkan pengalamannya menghadapi dinamika Pilkada langsung bertahun-tahun.

Viva menyebut PAN memberi beberapa catatan khusus. Pertama, seluruh partai politik bersepakat bulat untuk menerima pilkada dilaksanakan tidak langsung.

Partai Golkar melalui Rapimnas I Tahun 2025 secara resmi mengusulkan Pilkada Dipilih DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, sekaligus memperkuat partisipasi publik.