PDIP Tegaskan Pertahankan Pilkada Langsung dan Dorong E-voting untuk Efisiensi

DPD Partai Gerindra Bali menyatakan dukungan penuh terhadap mekanisme Pilkada melalui DPRD, sejalan dengan arahan DPP. Keputusan ini dinilai mampu menciptakan efisiensi anggaran serta stabilitas politik daerah.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penolakan tegas partainya terhadap wacana Pilkada dipilih DPRD, menekankan pentingnya mandat langsung rakyat untuk mencegah otoritarianisme dan korupsi.

PDIP menegaskan komitmen untuk melindungi suara rakyat dari tindakan kriminalisasi yang menggunakan hukum sebagai alat untuk kepentingan politik atau bisnis.

Jamaluddin menegaskan, bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menilai sistem tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang 'maju-mundur' seperti.

PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas sikapnya terkait isu pemilihan kepala daerah (Pilkada), sementara hasil survei menunjukkan mayoritas pemilih menolak Pilkada dipilih oleh DPRD.

PDI Perjuangan secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap Pilkada Langsung. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya mekanisme ini untuk menentukan pemimpin daerah dan menghindari perdebatan yang sudah usai secara konstitusional.

Rakernas PDIP 2026 membahas Pilkada langsung, dinamika geopolitik global, serta isu kebencanaan nasional sesuai arahan Ketua Umum Megawati.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka seiring tingginya biaya politik Pilkada yang memicu korupsi, menuntut kehadiran negara untuk mencegahnya.

Selain itu, Partai Golkar juga merekomendasikan penyempurnaan sistem Pemilu proporsional terbuka.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mengkaji usulan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, menimbang aspirasi rakyat dan aspek konstitusional.

Aktivis menilai bahwa perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD harus dipikirkan dengan matang, mengingat biaya politik yang tinggi.

Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), mendorong wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan sekitar dua dekade.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menegaskan HUT PDI Perjuangan ke-53 bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi ideologis dan konsolidasi untuk meneguhkan jati diri sebagai 'partai wong cilik', serta komitmen terhadap Pilkada langsung.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan Pilkada langsung maupun lewat DPRD sama-sama konstitusional, memicu perdebatan penting tentang masa depan demokrasi daerah.

Survei Populi Center menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih kuat menginginkan Pilkada Langsung. Temuan ini menyoroti pentingnya reformasi partai politik jika mekanisme pemilihan diubah.

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand menolak keras wacana pengembalian mekanisme Pilkada lewat DPRD, menegaskan pilihan langsung adalah kedaulatan rakyat dan investasi demokrasi.

KPU Sumedang gencar melakukan program edukasi pemilih muda di sekolah-sekolah, menargetkan 45 ribu siswa untuk meningkatkan kesadaran politik jelang Pemilu 2029.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sukses menggelar simulasi pemungutan suara elektronik (e-voting) sebagai bagian dari persiapan Pilkades 2026 Kabupaten Bekasi. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilihan kepala desa.

Ketua Umum PKB, Cak Imin, menguraikan tiga syarat krusial agar sistem voting elektronik dapat diterapkan di Indonesia, menyoroti sosialisasi, pengujian sistem, dan regulasi yang matang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan revisi UU Pemilu tidak akan mengatur koalisi permanen, menegaskan semangat konstruktif pemerintah dalam penyempurnaan aturan pesta demokrasi.

Penggunaan teknologi dalam sistem tersebut menurut Pras perlu dikaji mendalam. Mengingat tidak hanya digunakan dalam pemungutan suara.

Pemerintah Kabupaten Magetan menunda Pilkades di 12 desa dari 2025 ke 2027. Keputusan ini diambil karena pertimbangan keamanan, aspek yuridis, dan menunggu PP baru. Apa alasannya?