demokrasi lokal

Menjelang Pemilu 2029, Kota Surabaya dihadapkan pada urgensi penataan dapil untuk memastikan kualitas representasi demokrasi yang lebih baik bagi warganya yang berjumlah lebih dari tiga juta jiwa.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti praktik politik transaksional menjelang Pilkades serentak 2026. Evaluasi menyeluruh diperlukan menyusul beredarnya video sumpah dukungan calon kepala desa.

DPD Partai Gerindra Bali menyatakan dukungan penuh terhadap mekanisme Pilkada melalui DPRD, sejalan dengan arahan DPP. Keputusan ini dinilai mampu menciptakan efisiensi anggaran serta stabilitas politik daerah.

Survei Populi Center menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih kuat menginginkan Pilkada Langsung. Temuan ini menyoroti pentingnya reformasi partai politik jika mekanisme pemilihan diubah.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu mencatat tujuh kasus kekerasan jurnalis, intimidasi, dan pembatasan kerja pers di Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2025, menandakan situasi serius bagi kemerdekaan pers lokal.

Guru Besar Unand Prof. Asrinaldi menilai sistem Pilkada Tertutup melalui DPRD tidak otomatis menjamin kepala daerah berkualitas, memicu perdebatan evaluasi mendalam.

Bupati Madina Saipullah Nasution mendesak Bawaslu untuk mengkaji rendahnya Partisipasi Pemilih Pilkada Madina yang hanya 57 persen, memicu pertanyaan tentang kualitas demokrasi lokal.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor segera menggelar Pemilihan Kepala Kampung Serentak untuk 254 kampung. Proses ini menunggu restu Kemendagri, simak detailnya!

Skandal dana pokir di NTB mengungkap ironi demokrasi lokal. Bagaimana dana aspirasi rakyat bisa bergeser jadi 'dana siluman'? Simak selengkapnya!

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyerukan Sinergi Partai Politik dengan pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan. Mampukah kolaborasi ini menjadi kunci kemajuan Maluku?