Sorot
{{caption}}
Restorasi Candi Prambanan Jadi Agenda PM India di Yogyakarta

{{caption}}
PM Modi Kunjungi RI, India Berharap Capai Kesepakatan soal BrahMos

{{caption}}
Survei KedaiKOPI: 66% Orangtua Dukung SPMB

{{caption}}
Uang Rp 1,5 Miliar untuk Kuliah Anak Rusak Terendam Banjir, BI Turun Tangan

{{caption}}
PM India Kunjungi Jakarta dan Yogyakarta pada 6–8 Juli

{{caption}}
Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap KPK, Wakil Bupati Menangis

Topik Terkait
{{caption}}
PDIP Tegaskan Pertahankan Pilkada Langsung dan Dorong E-voting untuk Efisiensi

PDIP secara tegas menyatakan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada Langsung demi kedaulatan rakyat, sekaligus mendorong penerapan E-voting sebagai solusi efisiensi biaya politik dan penguatan integritas penyelenggara.

{{caption}}
PDI Perjuangan Tegaskan Dukungan Kuat Terhadap Pilkada Langsung, Hindari Debat Lama yang Sudah Selesai Konstitusional

PDI Perjuangan secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap Pilkada Langsung. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya mekanisme ini untuk menentukan pemimpin daerah dan menghindari perdebatan yang sudah usai secara konstitusional.

{{caption}}
Megawati Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD: Jangan Kerdilkan Demokrasi Atas Nama Efisiensi

Megawati menegaskan penyelenggaraan Pilkada secara langsung adalah pencapaian signifikan dan hasil dari perjuangan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi.

{{caption}}
PDI Perjuangan Bahas Sikap Pilkada di Rakernas, Mayoritas Publik Tolak Dipilih DPRD

PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas sikapnya terkait isu pemilihan kepala daerah (Pilkada), sementara hasil survei menunjukkan mayoritas pemilih menolak Pilkada dipilih oleh DPRD.

{{caption}}
Gema Bangsa: Kepala Daerah Harus Dipilih Rakyat, Bukan Elite Politik

Indonesia pernah menerapkan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Namun, sistem tersebut kemudian diubah menjadi pemilihan langsung.

{{caption}}
PDIP Ogah Buru-Buru soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Prinsipnya Kedaulatan di Tangan Rakyat

PDIP lebih dulu melakukan kajian mendalam atas wacana tersebut.

{{caption}}
PDIP Kritik Wacana Pilkada DPRD: Demokrasi Jangan Seperti Poco-Poco

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menilai sistem tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang 'maju-mundur' seperti.

{{caption}}
Hasto Kristiyanto: PDIP Tegas Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Jaga Mandat Rakyat

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penolakan tegas partainya terhadap wacana Pilkada dipilih DPRD, menekankan pentingnya mandat langsung rakyat untuk mencegah otoritarianisme dan korupsi.

{{caption}}
Said Abdullah: Wacana Pilkada Lewat DPRD Perlu Kajian Mendalam, Jangan Berdasar Selera Politik Sesaat

Said mengingatkan bahwa mahalnya biaya pilkada tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

{{caption}}
Ada Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Sikap PKS

Kholid menyatakan, pihaknya ingin lebih dahulu mendengarkan banyak masukan ahli.

PKS
{{caption}}
KOPRI PMII Tolak Pilkada Tak Langsung: Kedaulatan Rakyat dan Partisipasi Perempuan Harus Terjaga

Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PMII) menolak wacana **Pilkada Tak Langsung**, menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi. Simak selengkapnya di sini.

{{caption}}
PDIP Kaji Ulang Sistem Pilkada, Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Jadi Sorotan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mengkaji usulan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, menimbang aspirasi rakyat dan aspek konstitusional.

{{caption}}
Olly Dondokambey Jelaskan soal Indonesia Tidak Mengenal Istilah Oposisi

Olly menjelaskan bahwa posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak bergantung pada dukungan mayoritas DPR.

{{caption}}
PDIP Ancam Sanksi Kader Terbukti Intimidasi Dokter Icha di NTT

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa partainya akan memberikan sanksi tegas kepada kader yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.

{{caption}}
Dari Puncak Kerinci, Mengenang Bung Karno dan Merawat Cinta Indonesia

Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia dan Asia Tenggara.

{{caption}}
AHY Sebut Kritik Partai Oposisi Harus Konstruktif, Bukan Memecah Belah Bangsa

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

{{caption}}
Ketua DPP PDIP: Mengapa Partai Lain Begitu Khawatir dengan PDI Perjuangan?

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

{{caption}}
Golkar Jawab Tudingan Candu Kekuasaan: Kami Dibutuhkan untuk Sukseskan Program Pemerintah

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

{{caption}}
Cegah PHK Massal PT Granito, Menaker Beri Tawaran Begini

Dalam pertemuan tersebut, Menaker mengusulkan agar diadakan program pelatihan terstruktur untuk meningkatkan keterampilan para pekerja di Granito.

{{caption}}
Sampaikan Duka Cita Mendalam, Wamendagri Ribka Kecam Insiden Pembakaran Pesawat AMA

Wamendagri Minta Pemprov Papua mengusut insiden tersebut secara tuntas. Ia juga meminta aparat keamanan segera melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

{{caption}}
Respons Kegaduhan Lagu 'Lalaki Langit', Kemendagri Minta Klarifikasi Bupati Purwakarta

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

{{caption}}
Dari Coffee Run hingga Social Run, Wajah Baru Akhir Pekan Generasi Urban

Bergabung dengan komunitas social run kemudian menjadi alternatif populer untuk memperluas jaringan pertemanan.

{{caption}}
Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemkab Intan Jaya Serius Tangani Penemuan Jenazah

Ribka menegaskan penanganan perlu dilakukan secara menyeluruh.

{{caption}}
Aturan Dipangkas, Pemerintah Minta Petani Tak Khawatir soal Pupuk Subsidi

Menko Pangan menyampaikan bahwa sebelumnya terdapat 145 regulasi yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi sehingga membuat adanya keterlambatan.