Istana Bicara soal Pilkada Lewat E-Voting Usulan PDIP

Pemerintah Kabupaten Bekasi sukses menggelar simulasi pemungutan suara elektronik (e-voting) sebagai bagian dari persiapan Pilkades 2026 Kabupaten Bekasi. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilihan kepala desa.

Menurut Dasco, usulan tersebut tetap harus dikaji mendalam, terutama aspek keamanannya.

PDIP secara tegas menyatakan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada Langsung demi kedaulatan rakyat, sekaligus mendorong penerapan E-voting sebagai solusi efisiensi biaya politik dan penguatan integritas penyelenggara.

Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan surat yang memastikan pelaksanaan Pilkades Digital Jabar akan menggunakan sistem e-voting, menandai era baru demokrasi desa.

Pemerintah, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menyatakan mengikuti wacana revisi UU Parpol yang bukan hal baru. Apa saja poin yang akan dievaluasi dan mengapa ini penting?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti pentingnya dasar hukum bagi Pilkades e-voting yang diusulkan. Mengapa regulasi menjadi krusial dan bagaimana peran KPU ke depan?

Meski PSU adalah mekanisme yang berjalan sesuai koridor tata penyelenggaraan Pemilu, namun mengganggu kelancaran tata kelola Pemda.

Hal tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pilkada bagi daerah yang melaksanakan PSU Pilkada secara virtual pada Kamis (3/4). Dalam

Idham mengungkapkan KPU banyak menerima masukan dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga pihak lainnya.

Sirekap penting sebagai wujud keterbukaan informasi pada masyarakat.

Indonesia bersiap menghadapi era Demokrasi Siber, di mana digitalisasi pemilu membawa tantangan kompleks terkait data, algoritma, dan manipulasi informasi.

KPU Sumedang gencar melakukan program edukasi pemilih muda di sekolah-sekolah, menargetkan 45 ribu siswa untuk meningkatkan kesadaran politik jelang Pemilu 2029.

Ketua Umum PKB, Cak Imin, menguraikan tiga syarat krusial agar sistem voting elektronik dapat diterapkan di Indonesia, menyoroti sosialisasi, pengujian sistem, dan regulasi yang matang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan revisi UU Pemilu tidak akan mengatur koalisi permanen, menegaskan semangat konstruktif pemerintah dalam penyempurnaan aturan pesta demokrasi.

Pemerintah Kabupaten Magetan menunda Pilkades di 12 desa dari 2025 ke 2027. Keputusan ini diambil karena pertimbangan keamanan, aspek yuridis, dan menunggu PP baru. Apa alasannya?

Bro Ron, optimistis bisa mengalahkan Kaesang Pangarep pada Pemilu Raya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.

Hal ini dilakukan untuk menghemat penggunaan energi dan bahan bakar minyak (BBM).

Mensesneg menyebut Presiden Prabowo kedepankan kepentingan rakyat dalam mengambil keputusan.

Dengan adanya kejadian itu, otoritas-otoritas terkait diminta untuk melakukan investigasi.

Kodim 0503/JB bergerak cepat memetakan lokasi Program Gentengisasi di Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, menindaklanjuti instruksi Danrem 052/Wkr untuk penataan rumah tidak layak huni dan pembangunan jembatan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengajak masyarakat menjadikan Idul Fitri momentum persatuan dan semangat kerja keras untuk mencapai tujuan bersama, sekaligus mengabarkan agenda Presiden Prabowo.

Wakil Ketua DPR Dasco dan sejumlah menteri memastikan tidak akan menggelar Open House Lebaran 2026 secara mewah, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.