Dua Rancangan Peraturan KPU akan Dikonsutasikan ke DPR Hari Ini

Sampai saat ini KPU tengah melakukan harmonisasi PKPU Kampanye dan Dana Kampanye.

Disetujui perihal 3 rancangan PKPU dan 3 rancangan Perbawaslu untuk Pilkada 2024.

Perubahan PKPU ini perlu dilakukan sebagai penyesuaian terhadap ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah.

KPU memastikan bakal mematuhi Putusan MK terkait Pilkada serentak 2024.

Tiga PKPU itu mengatur ihwal teknis kampanye hingga dana kampanye.

pelaksanaan debat untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sepenuhnya akan diatur oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Pilkada akan dilangsungkan pada Rabu, 27 November 2024 secara serentak di seluruh Indonesia.

Jadwal lengkap dan tahapan Pilkada 2024 resmi dari KPU.

Uji PKPU ini dilakukan sebagai kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024.

Tahapan pemilu menjadi inti dari proses demokrasi ini, yang secara menyeluruh melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan terstruktur.

Hasyim menjelaskan, sebetulnya aturan pencalonan ini sama dengan aturan Pemilu 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

DPR menegaskan putusan MK soal status Jakarta harus jadi acuan pemindahan IKN. Jakarta masih ibu kota hingga Keppres diterbitkan.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Dalam kunjungan tersebut, DPR RI meminta pelayanan kepada JCH setara dengan hotel bintang tiga.

Ia menyampaikan bahwa dalam pembahasan RUU tersebut, DPR akan menekankan sejumlah poin krusial.

Pemerintah diingatkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru honorer.

Anggota DPR RI mendorong Kabupaten Siak menjadi wajah wisata budaya Melayu di Indonesia, menyoroti kekuatan sejarah dan peradaban Melayu yang unik untuk penguatan branding pariwisata nasional.