Inflasi Nasional 3,08 Persen Masih Terkendali, Mendagri Soroti Harga Minyak Goreng

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem.

Mendagri menekankan bahwa terkendalinya inflasi menjadi aspek penting karena berdampak luas terhadap masyarakat.

Meski capaian tersebut dinilai membaik, kondisi inflasi ini masih belum merata di seluruh wilayah.

Menurut Mendagri, inflasi sejauh ini masih relatif terkendali karena pemerintah pusat dan daerah secara rutin melakukan koordinasi.

Komoditas penyumbang tertinggi inflasi secara YoY pada Oktober 2025 adalah perhiasan, diikuti cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar

Tito mengatakan, tren harga pangan pokok terutama beras, menunjukkan perbaikan berkat intervensi pemerintah pusat.

Bank Indonesia mengumumkan Inflasi September 2025 tetap terkendali pada 2,65% (yoy), hasil sinergi kebijakan moneter dan GNPIP. Penasaran detailnya?

Mendagri menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan secara spontan untuk melihat langsung kondisi lapangan tanpa persiapan khusus.

Mendagri menyebutkan sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai karena memberikan andil besar terhadap inflasi, seperti bawang merah dan beras.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Pengendalian Inflasi Daerah, khususnya harga pangan, demi menjaga stabilitas ekonomi. Apa strategi pemerintah mencapai 'sweet spot' inflasi?

Mendagri juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) lebih aktif dalam memantau harga pangan.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah secara konsisten melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk terus meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, menekankan pentingnya pendekatan pencegahan guna meminimalkan pelanggaran etik dalam pesta demokr

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

DPR meminta pemerintah daerah tetap memenuhi kewajibannya terhadap para pegawai.

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana mendesak kementerian dan lembaga segera mengalokasikan anggaran untuk Percepatan Rehabilitasi Sumatra di Aceh, Sumut, dan Sumbar, demi pemulihan pascabencana.

Generasi muda perlu terus belajar, memperluas wawasan, serta mampu membaca perubahan zaman secara cermat.

Percepatan tersebut sejalan dengan mulai terealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan lembaga.

Melalui SE Nomor 400.2.7/4657/SJ, Mendagri mengimbau para gubernur, bupati, dan wali kota menyiapkan lokasi strategis serta ruang publik.

Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh data yang menggambarkan kondisi terkini.

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga etika kepemiluan, Mendagri berharap DKPP dapat terus berperan aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran.

Pemerintah melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru atau moratorium tenaga honorer agar tak lagi nenambah beban APBD.