Mendagri Imbau Daerah yang Inflasinya di Atas 3,5 Persen Segera Lakukan Pengendalian

Capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem.

Mendagri menilai daerah yang memiliki basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Meski capaian tersebut dinilai membaik, kondisi inflasi ini masih belum merata di seluruh wilayah.

Menurut Mendagri, inflasi sejauh ini masih relatif terkendali karena pemerintah pusat dan daerah secara rutin melakukan koordinasi.

Komoditas penyumbang tertinggi inflasi secara YoY pada Oktober 2025 adalah perhiasan, diikuti cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar

Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah daerah yang inflasinya melebihi rata-rata nasional untuk segera bertindak. Langkah-langkah **pengendalian inflasi daerah** menjadi krusial demi stabilitas ekonomi.

Tito mengatakan, tren harga pangan pokok terutama beras, menunjukkan perbaikan berkat intervensi pemerintah pusat.

Tito menjelaskan, kondisi harga secara nasional saat ini masih dalam batas aman, dengan tingkat kenaikan tahunan.

Mendagri menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan secara spontan untuk melihat langsung kondisi lapangan tanpa persiapan khusus.

Mendagri mengatakan, beras merupakan salah satu komoditas utama yang memberi andil terhadap inflasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Gubernur Babel instruksikan seluruh OPD bersinergi proaktif dalam Pengendalian Inflasi Babel, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Bagaimana langkah konkretnya?

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Pengendalian Inflasi Daerah, khususnya harga pangan, demi menjaga stabilitas ekonomi. Apa strategi pemerintah mencapai 'sweet spot' inflasi?

Agenda yang mengusung tema 'Transformasi Teknologi dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional' tersebut dihadiri sekitar 50 ribu peserta.

Mendagri mengajak seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung kegiatan tersebut.

Berdasarkan data yang dipaparkan, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak.

Mendagri menjelaskan, program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

SKB tersebut bertujuan memperkuat landasan hukum bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program penyediaan rumah bagi MBR.

Hal ini agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terhambat oleh persoalan administrasi.

Ia menjelaskan, semangat melayani menjadi kunci untuk memperkecil kesenjangan antara visi pembangunan dan realitas di lapangan.

Mendagri menekankan bahwa perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil terlihat dari meningkatnya cakupan program bedah rumah.

Bima menjelaskan, ideologi menjadi kompas yang menentukan arah kebijakan. Namun, nilai-nilai tersebut harus diterjemahkan melalui strategi.

Bima mengatakan, selama bertahun-tahun banyak daerah terjebak dalam pola pembangunan yang seragam sehingga karakter khas masing-masing wilayah kurang menonjol.

Menurut Bima, generasi milenial dan generasi Z yang mendominasi postur demografi saat ini merupakan calon pemimpin masa depan.

Daerah yang belum berhasil memperoleh penghargaan pada putaran kali ini diharapkan melakukan pembenahan terhadap berbagai indikator penilaian.