Wamendagri Bima ke Praja IPDN Papua: Kalian Harus Punya Nilai agar Tak Mudah Dibeli Kepentingan Transaksional

Kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain dinamika geopolitik, mereka juga harus mengawal program prioritas nasional.

Menurut Bima, berbagai tantangan yang dihadapi kepala daerah saat ini harus dijawab dengan inovasi dan kepemimpinan.

Bima mengatakan, selama bertahun-tahun banyak daerah terjebak dalam pola pembangunan yang seragam sehingga karakter khas masing-masing wilayah kurang menonjol.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya mempersiapkan Pemimpin Masa Depan Indonesia Emas 2045 yang adaptif dan berintegritas. Simak selengkapnya!

Penyusunan Desartada ditargetkan selesai pada akhir 2026.

Sejumlah negara maju di dunia, termasuk Singapura, mampu mencapai kemajuan karena menjalankan visi pembangunan yang berkelanjutan.

Selain soliditas kepemimpinan, Bima juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah (Pemda) di Jambi.

Dalam paparannya, Bima membagikan pengalaman saat awal memimpin Kota Bogor dan menghadapi berbagai tantangan pemerintahan.

Prinsip inklusivitas yang sama juga disebut berhasil menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk mengakselerasi berbagai program prioritas pemerintah.

Bima Arya menekankan kepala daerah saat ini dihadapkan tantangan rumit dan perlu memiliki kemampuan adaptasi, keterampilan, serta kemampuan untuk merespons.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Kota Medan.

Seluruh kementerian dan lembaga diminta memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang telah memperoleh dukungan anggaran.

Pendekatan tersebut menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa bergantung APBD.

Wamendagri Minta Pemprov Papua mengusut insiden tersebut secara tuntas. Ia juga meminta aparat keamanan segera melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ribka menegaskan penanganan perlu dilakukan secara menyeluruh.

Sepuluh rekomendasi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai forum dan pembahasan selama Rakernas.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendesak Pemkab Intan Jaya untuk serius menangani penemuan jenazah warga, memastikan investigasi dan layanan sosial berjalan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendesak kepala daerah mengoptimalkan Pembiayaan Kreatif guna memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa bergantung APBD, di tengah tantangan ekonomi global.

Ribka menilai pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan.

Sektor kelautan dan perikanan berperan besar dalam menjaga stabilitas tersebut karena sekitar 54 persen kebutuhan protein hewani masyarakat.

Menurut Ribka, reformasi tata kelola diperlukan mengingat pengelolaan Dana Otsus selama ini masih menghadapi berbagai persoalan.

ALTI yang beberapa tahun lalu masih dalam tahap membangun organisasi kini telah berkembang pesat, baik dari sisi kelembagaan maupun penyelenggaraan kompetisi.