Wamendagri: Tantangan Kepala Daerah Semakin Kompleks, Tugas Tidak Mudah

Menurut Bima, pemimpin daerah harus aktif memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta memeriksa harga komoditas.

Bima menegaskan, HIPMI memiliki ruang besar untuk mendampingi kepala daerah melalui perspektif yang lebih kolaboratif dan inovatif.

Bima menekankan bahwa perspektif gender, inklusivitas, dan disabilitas tidak boleh dipandang sebagai program tambahan semata.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk mengakselerasi berbagai program prioritas pemerintah.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Kota Medan.

Bima menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk mengedepankan efisiensi belanja, inovasi PAD, serta pengawalan PSN.

Wamendagri Bima menekankan otonomi daerah harus ditopang tata kelola yang efektif, efisien, dan berdampak bagi warga.

Bima menyoroti tantangan birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan.

BUMD juga dinilai mampu membuka lapangan kerja di daerah, memancing peran aktif sektor swasta, serta menjadi buffer zone atau zona penyangga.

Bima menjelaskan, saat ini rata-rata realisasi pendapatan di daerah masih di bawah angka 23 persen dari target yang ditetapkan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak mengalami pemotongan maupun keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat, membantah isu yang beredar dan memastikan prioritas anggaran untuk enam provinsi di

Prinsip inklusivitas yang sama juga disebut berhasil menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Sinergi dan kolaborasi lintas daerah kini menjadi kebutuhan strategis nasional untuk menghadapi berbagai tantangan global.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam mendukung implementasi Asta Cita ketujuh.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menilai Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, memiliki peluang besar berkembang menjadi pusat MICE dan ekonomi kreatif di kawasan timur Indonesia, didukung infrastruktur dan tata kelola yang baik.

Bima meyakini, karakter menentukan 80 persen kesuksesan, sementara kompetensi hanya 20 persen.

Bima menekankan bahwa berbagai inovasi tersebut harus diiringi dengan perubahan paradigma birokrasi melalui konsep statecraft.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan Efisiensi WFH ASN bukan hanya penghematan, tetapi juga transformasi budaya kerja menuju birokrasi efektif dan berorientasi masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kepri yang stabil, namun mengingatkan pentingnya optimalisasi belanja daerah dan sinergi program nasional untuk menjaga capaian tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menyusun aturan terkait pelaksanaan Work From Home (WFH) untuk ASN atau PNS.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk mengukur Indeks Keinsinyuran Pemerintahan 2026. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan kepatuhan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berharap konflik Bupati Wabup Jember, Muhammad Fawait dan Djoko Santoso, dapat diselesaikan secara baik dan elegan tanpa menjadi konflik terbuka yang merugikan publik.