Wamendagri Bima Minta DPRD Kawal Transformasi Birokrasi di Daerah

Bima juga menegaskan, pelaksanaan program strategis nasional yang baik di daerah dapat menjadi pengungkit kemajuan pembangunan.

Bima menekankan bahwa perspektif gender, inklusivitas, dan disabilitas tidak boleh dipandang sebagai program tambahan semata.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk mengakselerasi berbagai program prioritas pemerintah.

Bima Arya menekankan kepala daerah saat ini dihadapkan tantangan rumit dan perlu memiliki kemampuan adaptasi, keterampilan, serta kemampuan untuk merespons.

Wamendagri Bima menekankan otonomi daerah harus ditopang tata kelola yang efektif, efisien, dan berdampak bagi warga.

Wakil Menteri Dalam Negeri meminta Praja IPDN Aceh Tamiang segera bergerak memulihkan roda pemerintahan dan pelayanan publik di daerah yang terdampak bencana.

Bima menegaskan bahwa Sekda dan Kepala Bappeda merupakan bagian dari motor utama penggerak birokrasi di daerah.

Wamendagri Bima Arya tegaskan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) 2026 akan tetap perhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemda. Apa saja pertimbangannya?

Kemendagri menghitung kemampuan fiskal masing-masing daerah ketika dilakukan penyesuaian TKD.

Wamendagri Bima Arya mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi APBD 2025 demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Apa saja kendalanya?

Bima menjelaskan, saat ini rata-rata realisasi pendapatan di daerah masih di bawah angka 23 persen dari target yang ditetapkan.

Menurut Bima, pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi atensi. Dia menilai, pengesahan dilakukan semakin cepat maka semakin bagus.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menjadikan program Pemulihan Pascabencana Sumut sebagai momentum transformasi untuk membangun daerah yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan.

Penilaian dilakukan menggunakan data kuantitatif yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendagri untuk mendorong peningkatan kinerja Pemda melalui sistem apresiasi.

Mendagri menegaskan bahwa Jawa dan Bali memiliki posisi yang sangat strategis bagi Indonesia karena menjadi pusat berbagai aktivitas.

Percepatan pembangunan DOB merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemekaran wilayah di Papua.

Terdapat sejumlah faktor utama yang menyebabkan tingginya angka ATS. Faktor tersebut meliputi persoalan ekonomi dan kemiskinan.

Ribka mengapresiasi konsistensi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mengawal pembangunan berbagai fasilitas pemerintahan.