Praja IPDN Aceh Tamiang
-
News •Apresiasi Praja IPDN, Wamendagri Bima: Latih Kepemimpinan Atasi Dinamika PemerintahanBima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.
-
News •Hangat dan Sederhana, Momen Makan Siang Mendagri Bersama Praja IPDN di Tengah Tugas KemanusiaanMendagri duduk bersama para praja tanpa sekat, berbincang santai sembari menikmati hidangan.
-
News •Lebih dari 500 Titik Lumpur Dibersihkan, Aktivitas Warga Berlangsung NormalCapaian saat ini menunjukkan lebih dari 92 persen lokasi tertimbun lumpur akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera telah berhasil dibersihkan.
-
News •Kembali Terjunkan Praja IPDN ke Aceh Tamiang, Mendagri Tito Targetkan Pembersihan Sisa Lumpur di PermukimanAceh Tamiang menjadi salah satu daerah terdampak bencana cukup berat, khususnya akibat banjir yang menyisakan lumpur dengan ketinggian mencapai beberapa meter.
-
News •Wamendagri Bima Ingatkan Praja Pratama IPDN Jaga Konsistensi Kinerja Pengabdian di Aceh TamiangBima juga mengingatkan kondisi Aceh Tamiang tiga bulan lalu yang berada dalam situasi sulit, dengan keterbatasan sarana dasar.
-
News •Kasatgas Tito Tinjau Progres Pembersihan Lumpur di Permukiman Aceh Tamiang oleh Praja IPDNTito menjelaskan, pembersihan yang dilakukan para praja saat ini fokus pada permukiman warga termasuk lorong-lorong gang.
-
News •Mendagri: Penugasan Pascabencana Aceh Tamiang Jadi Praktik Nyata Ilmu Pemerintahan bagi Praja IPDN dan ASNMendagri menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana salah satunya diukur dari kembalinya fungsi pemerintahan dan layanan publik.
-
News •Mendagri Apresiasi Dedikasi Praja IPDN dan ASN Kemendagri Selama Penugasan Pascabencana di Aceh TamiangMendagri menyampaikan bahwa dalam kurun waktu satu bulan penugasan telah terlihat perkembangan yang sangat baik di Aceh Tamiang
-
Politik •Wamendagri Minta Praja IPDN Aceh Tamiang Pulihkan Roda Pemerintahan Pasca BencanaWakil Menteri Dalam Negeri meminta Praja IPDN Aceh Tamiang segera bergerak memulihkan roda pemerintahan dan pelayanan publik di daerah yang terdampak bencana.