Di Munas VII APEKSI, Wamendagri Bima Arya Atensi Pemda Tingkatkan Realisasi APBD

Bima menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk mengedepankan efisiensi belanja, inovasi PAD, serta pengawalan PSN.

Bima menyoroti tantangan birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memuji **Kapasitas Fiskal Kepri** yang kuat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dominan, namun mengingatkan pentingnya optimalisasi realisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Wakil Menteri Dalam Negeri mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kepri yang stabil, namun mengingatkan pentingnya optimalisasi belanja daerah dan sinergi program nasional untuk menjaga capaian tersebut.

Mendagri menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan yang diiringi realisasi belanja yang juga tinggi.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah membenahi tata kelola keuangan untuk mencapai target Realisasi APBD 2025 yang optimal, demi dongkrak ekonomi lokal.

Mendagri mengungkapkan, belanja pemerintah yang tinggi membuat peredaran uang di masyarakat meningkat, sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga menguat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan Insentif Fiskal Pemda yang sukses menjaga inflasi dan mengakselerasi digitalisasi daerah. Simak daftar penerima penghargaan!

Wamendagri Bima Arya tegaskan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) 2026 akan tetap perhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemda. Apa saja pertimbangannya?

Kemendagri menghitung kemampuan fiskal masing-masing daerah ketika dilakukan penyesuaian TKD.

Wamendagri Bima Arya mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi APBD 2025 demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Apa saja kendalanya?

Bima mendorong Pemda untuk membangun kebiasaan dan gerakan yang mendukung keberlanjutan, seperti Earth Hour dan Car Free Day.

Bima menekankan perlunya pergeseran pendekatan dari kelembagaan ke sektoral agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dan konkret di lapangan.

Wamendagri Bima menekankan otonomi daerah harus ditopang tata kelola yang efektif, efisien, dan berdampak bagi warga.

Bima menegaskan, kerja sama sipil-militer yang ideal adalah yang menghadirkan kekuatan negara yang efektif, demokratis, responsif & dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari pengelolaan melalui bank sampah, daur ulang, hingga pemanfaatan limbah menjadi kompos.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Kampung Iklim di Kota Magelang atas inovasi pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan peran aktif masyarakatnya, diharapkan menjadi model nasional.

Sebanyak 12 pemerintah daerah di Sumatera Barat turut memberikan hibah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak di Aceh.

Mendagri menekankan bahwa terkendalinya inflasi menjadi aspek penting karena berdampak luas terhadap masyarakat.

Tri mendorong penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program agar berdampak efektif.

Pemerintah juga membentuk tim khusus melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menangani ATM dan kusta yang menjadi persoalan kesehatan di Tanah Papua.

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi MBR.

Wamendagri Ribka Haluk dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan selaras prioritas nasional dan percepat pembangunan inklusif.