Solidaritas Sumut dan Sumbar Hibahkan Rp287 Miliar untuk Pemulihan Aceh

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Realisasi ini sekaligus memastikan seluruh pemerintah daerah di wilayah terdampak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat rehabilitasi.

Pembentukan Satgas di tingkat provinsi akan menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tito memastikan mekanisme hibah antar daerah akan dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Tito juga menyerahkan bantuan berupa satu unit mobil operasional untuk Masjid Raya Baiturrahman.

Satgas PRR menegaskan komitmennya dalam menyalurkan bantuan jaminan hidup pascabencana di Sumatera secara tepat sasaran, akuntabel, dan berbasis data lapangan. Simak rincian penyalurannya yang mencapai miliaran rupiah di berbagai wilayah.

Tito menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

Satgas PRR yang dipimpin Mendagri mendesak pemerintah daerah segera lengkapi data penerima guna mempercepat percepatan penyaluran bantuan bencana dan rehabilitasi di wilayah terdampak.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan berbagai jenis bantuan untuk korban bencana hidrometeorologi di Pidie Jaya, sekaligus mengapresiasi progres pemulihan daerah tersebut.

Untuk daerah se-Provinsi Aceh dialokasikan sekitar Rp1,6 triliun, se-Provinsi Sumut Rp6,3 triliun, dan se-Provinsi Sumbar Rp2,6 triliun.

Tito menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sejak awal telah memberikan atensi serius terhadap bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera.

Pemerintah Indonesia menyalurkan Bantuan Rumah Rusak Aceh secara simbolis di 24 kabupaten/kota, menunjukkan kepedulian negara terhadap korban bencana banjir dan longsor dengan total bantuan mencapai ratusan miliar rupiah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun hingga Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan dan melampaui target awal APBN.

Realisasi Belanja APBN NTT mencapai Rp10,21 triliun hingga April 2026, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menopang ekonomi dan layanan publik. Simak rinciannya di sini.

DJPb Papua melaporkan Pendapatan Negara Papua mencapai Rp982,75 miliar hingga Maret 2026, menunjukkan kinerja APBN yang positif dan pertumbuhan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh 2026 demi percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana, serta penguatan fiskal daerah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi APBN Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp1,49 triliun pada Januari 2026, menjadi instrumen penggerak ekonomi regional yang krusial.

Menteri Dalam Negeri menyerahkan langsung Bantuan Bencana Pidie Jaya untuk warga terdampak di Aceh. Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pemanfaatan program unggulan tersebut selain memberikan manfaat bagi rakyat, juga menjadi salah satu bentuk kreativitas dalam meningkatkan PAD.

Mendagri juga menekankan agar dana TKD dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk pemulihan kehidupan masyarakat.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan bahwa program prioritas daerah akan tetap dijalankan melalui strategi fiskal yang adaptif.

Langkah ini menjadi strategi penting agar pembangunan di Sumut tetap berjalan meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.

Bobby menyebutkan, realisasi KUR di Sumut saat ini masih menempati posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp11 triliun, tepat di bawah Sulawesi Selatan.

Komisi XI DPR RI meminta pemerintah daerah bersabar atas pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di APBN 2026. Apa alasan di balik kebijakan ini dan bagaimana dampaknya bagi daerah?