Solidaritas Sumut dan Sumbar Hibahkan Rp287 Miliar untuk Pemulihan Aceh

Tito memastikan mekanisme hibah antar daerah akan dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Tito juga menyerahkan bantuan berupa satu unit mobil operasional untuk Masjid Raya Baiturrahman.

Gubernur Aceh menerima Bantuan Kemanusiaan Aceh berupa 9.500 paket dari relawan Tiongkok dan Malaysia untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi, menunjukkan solidaritas internasional yang kuat.

Tito menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

Pemerintah Indonesia menyalurkan Bantuan Rumah Rusak Aceh secara simbolis di 24 kabupaten/kota, menunjukkan kepedulian negara terhadap korban bencana banjir dan longsor dengan total bantuan mencapai ratusan miliar rupiah.

Anggota DPD RI Sudirman Haji Uma mendesak Pemerintah Provinsi Aceh segera merealisasikan dana rehabilitasi Rp1,6 triliun. Realisasi Dana Rehabilitasi Aceh ini penting untuk pemulihan pascabencana dan kebutuhan mendesak warga.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyalurkan bantuan dana stimulan bagi 287 keluarga terdampak bencana hidrometeorologi. Simak detail penyaluran **bantuan rumah bencana Aceh Selatan** untuk percepatan pemulihan hunian warga.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menerima Bantuan Bencana Sumut berupa peralatan masak dan logistik dari Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi dorongan moril bagi ribuan korban terdampak bencana hidro

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan dana fantastis Rp21,44 triliun untuk pemulihan pascabencana. Simak rincian Anggaran Pascabencana Sumbar dan pembagian kewenangannya.

Solidaritas lintas daerah menyalurkan Bantuan Bencana Aceh senilai lebih dari Rp10,3 miliar untuk korban banjir dan longsor, menunjukkan kepedulian nasional yang kuat dan memicu harapan pemulihan.

Pemerintah Kota Makassar menyalurkan Bantuan Bencana Aceh senilai Rp500 juta, wujud solidaritas kemanusiaan untuk penanganan dampak banjir dan tanah longsor di provinsi tersebut, menarik perhatian publik.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyerahkan Bantuan Kaltim untuk Aceh senilai Rp 1,5 miliar, menegaskan solidaritas antarprovinsi dalam menghadapi musibah.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh 2026 demi percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana, serta penguatan fiskal daerah.

Untuk daerah se-Provinsi Aceh dialokasikan sekitar Rp1,6 triliun, se-Provinsi Sumut Rp6,3 triliun, dan se-Provinsi Sumbar Rp2,6 triliun.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi APBN Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp1,49 triliun pada Januari 2026, menjadi instrumen penggerak ekonomi regional yang krusial.

Menteri Dalam Negeri menyerahkan langsung Bantuan Bencana Pidie Jaya untuk warga terdampak di Aceh. Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Hingga akhir 2025, Realisasi Belanja APBN Kalsel mencapai Rp40,34 triliun. Angka ini menunjukkan peran fiskal pemerintah yang optimal dalam menopang perekonomian lokal dan mendorong pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Bandung mempercepat Penyerapan Anggaran Pemkab Bandung di awal tahun demi menjamin kelancaran program pelayanan publik esensial bagi masyarakat dan merespons arahan Menteri Keuangan.

Pemanfaatan program unggulan tersebut selain memberikan manfaat bagi rakyat, juga menjadi salah satu bentuk kreativitas dalam meningkatkan PAD.

Mendagri juga menekankan agar dana TKD dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk pemulihan kehidupan masyarakat.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan bahwa program prioritas daerah akan tetap dijalankan melalui strategi fiskal yang adaptif.

Langkah ini menjadi strategi penting agar pembangunan di Sumut tetap berjalan meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.

Bobby menyebutkan, realisasi KUR di Sumut saat ini masih menempati posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp11 triliun, tepat di bawah Sulawesi Selatan.

Komisi XI DPR RI meminta pemerintah daerah bersabar atas pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di APBN 2026. Apa alasan di balik kebijakan ini dan bagaimana dampaknya bagi daerah?