Transfer Ke Daerah

Tito juga menyerahkan bantuan berupa satu unit mobil operasional untuk Masjid Raya Baiturrahman.

Menteri Dalam Negeri menyerahkan langsung Bantuan Bencana Pidie Jaya untuk warga terdampak di Aceh. Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Hingga akhir 2025, Realisasi Belanja APBN Kalsel mencapai Rp40,34 triliun. Angka ini menunjukkan peran fiskal pemerintah yang optimal dalam menopang perekonomian lokal dan mendorong pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Bandung mempercepat Penyerapan Anggaran Pemkab Bandung di awal tahun demi menjamin kelancaran program pelayanan publik esensial bagi masyarakat dan merespons arahan Menteri Keuangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur fokus memperkuat Ketahanan Fiskal Kaltim menyusul penyusutan APBD 2026, mendorong kemandirian daerah dari ketergantungan Sumber Daya Alam.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen penuh melanjutkan program UHC layanan kesehatan bagi warganya pada 2026, meskipun dihadapkan tantangan anggaran dan opsi kebijakan BPJS Kesehatan.

Pemkab Bandung berupaya keras menambah anggaran Rp100 miliar demi percepatan program revitalisasi sekolah Bandung yang mendesak, menghadapi tantangan pengurangan Transfer ke Daerah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan APBD DKI 2026 akan fokus pada isu strategis seperti penanganan sampah dan pengendalian banjir, meskipun mengalami penurunan anggaran signifikan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah berhasil menyerap 1.856 tenaga kerja dan menggerakkan 233 supplier, menunjukkan dampak positifnya pada ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Realisasi TKD Kalsel per Oktober 2025 mencapai Rp25,72 triliun atau 84,18 persen dari pagu Rp30,55 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. DJPb Kalsel terus mendorong optimalisasi dana daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan usulan agar Gaji PNS Daerah dibayar pusat belum dapat dipenuhi, mengingat kemampuan APBN dan stabilitas fiskal nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan di balik kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) yang baru saja diterapkan.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya Efisiensi Inovasi Daerah bagi pemerintah daerah untuk menyikapi dinamika Transfer ke Daerah (TKD). Bagaimana strategi ini menjaga pembangunan dan pelayanan publik?

Pemerintah dan DPR sepakat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) APBN 2026 sebesar Rp43 triliun. Keputusan ini diharapkan mampu menstabilkan pelayanan publik dan mengatasi tantangan fiskal daerah.

Pemerintah sepakat menaikkan alokasi Kenaikan TKD RAPBN 2026 sebesar Rp43 triliun. Wamenkeu Suahasil Nazara tegaskan ini bukti respons terhadap aspirasi masyarakat, lho!

Anggota DPR RI memastikan Pembangunan Daerah tak terganggu meski TKD dipotong Rp269 triliun. Pemerintah pusat siapkan dana Rp1.376,9 T lewat program prioritas. Simak detailnya!