Tren Positif: Pendapatan Negara Papua Tembus Rp982,75 Miliar Hingga Maret 2026

DJPb Papua melaporkan Pendapatan Negara Papua mencapai Rp982,75 miliar hingga Maret 2026, menunjukkan kinerja APBN yang positif dan pertumbuhan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua mengumumkan realisasi pendapatan negara di wilayahnya telah mencapai Rp982,75 miliar hingga Maret 2026. Angka ini merepresentasikan 14,50 persen dari target, menunjukkan tren positif pada kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya berada di level 11,97 persen. Hal ini menandakan adanya peningkatan efisiensi dan optimalisasi penerimaan negara. Pertumbuhan tahunan pendapatan negara tercatat sebesar 6,34 persen, didorong oleh kontribusi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq, menjelaskan peningkatan ini. Menurutnya, hal ini mencerminkan pemanfaatan sumber daya serta layanan pemerintah yang lebih baik di seluruh wilayah Papua. Kondisi ini memberikan gambaran yang optimis terhadap stabilitas fiskal daerah.

Peningkatan Penerimaan Perpajakan dan PNBP di Papua

Penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung pendapatan negara di Papua, dengan realisasi sebesar Rp689,45 miliar atau 11,55 persen dari target hingga Maret 2026. Kontribusi terbesar berasal dari pajak dalam negeri, yang menunjukkan aktivitas ekonomi lokal yang stabil.

Selain itu, pajak perdagangan internasional juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, mencapai 56,06 persen. Peningkatan ini mengindikasikan adanya aktivitas perdagangan lintas batas yang dinamis dan berkontribusi pada kas negara.

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan kinerja yang cukup kuat dengan realisasi Rp293,30 miliar, atau 36,31 persen dari pagu. Capaian PNBP yang tinggi ini mencerminkan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan layanan pemerintah oleh masyarakat dan pelaku usaha di Papua.

Realisasi Belanja Negara Mendukung Pembangunan Infrastruktur

Dari sisi belanja, realisasi APBN tercatat sebesar Rp12.451,78 miliar atau 21,10 persen dari pagu, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 15,02 persen. Pertumbuhan belanja negara secara tahunan mencapai 28,64 persen, menunjukkan akselerasi pengeluaran pemerintah.

Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp2.758,47 miliar atau 12,15 persen dari pagu, didorong oleh peningkatan belanja pegawai dan belanja barang. Yang paling menonjol adalah lonjakan belanja modal yang tumbuh lebih dari 300 persen.

Peningkatan belanja modal ini menjadi indikator kuat percepatan pelaksanaan proyek pembangunan dan penguatan infrastruktur di berbagai daerah di Papua. Investasi infrastruktur diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Peran Transfer ke Daerah dalam Kapasitas Fiskal Lokal

Transfer ke Daerah (TKD) juga mencatat kinerja yang kuat, dengan realisasi mencapai Rp9.693,31 miliar atau 26,70 persen dari pagu. TKD merupakan instrumen penting untuk mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi komponen utama dalam TKD, yang berperan vital dalam pembiayaan layanan publik esensial di daerah. Ini termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Selain itu, Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan wilayah Papua. Dana Otsus dirancang untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Secara keseluruhan, kinerja APBN di Papua hingga Maret 2026 menunjukkan sinyal positif bagi perekonomian daerah. Peningkatan pendapatan dan akselerasi belanja, terutama pada sektor modal dan transfer ke daerah, diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan alokasi sumber daya yang tepat sasaran, Papua berada di jalur yang tepat untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Sumber: AntaraNews