Realisasi Belanja Negara Papua Januari 2026 Capai Rp4,33 Triliun, Tumbuh Positif

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Papua melaporkan realisasi Belanja Negara di wilayah Papua telah mencapai Rp4,33 triliun per 31 Januari 2026. Angka ini setara dengan 8,09 persen dari total pagu anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp53,54 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Papua, Izharul Haq, pada Jumat (27/2) di Jayapura, menyatakan bahwa realisasi ini menunjukkan pertumbuhan signifikan. Realisasi tersebut tumbuh 7,60 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

Menurut Izharul, capaian ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah Papua sejak awal tahun anggaran. Hal ini penting untuk memastikan program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Detail Realisasi Belanja Negara di Tanah Papua

Pagu Belanja Negara untuk wilayah Papua pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp53,54 triliun, mencakup Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Alokasi ini terbagi menjadi dua komponen utama yang mendukung berbagai sektor pembangunan di daerah.

Alokasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp17,24 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp36,30 triliun. Pembagian ini menunjukkan strategi pemerintah dalam menyeimbangkan pengeluaran langsung oleh pusat dan dukungan finansial kepada pemerintah daerah.

Dari sisi komponen, Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp528,68 miliar, menunjukkan peningkatan signifikan 27,99 persen (yoy). Sementara itu, Transfer ke Daerah yang telah disalurkan mencapai Rp3,80 triliun, dengan pertumbuhan positif sebesar 5,27 persen (yoy), menandakan kelancaran distribusi dana ke pemerintah daerah.

Kinerja Pendapatan Negara dan Optimalisasi Anggaran

Selain realisasi belanja, kinerja pendapatan negara di Papua juga menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Pemerintah menargetkan Pendapatan Negara di wilayah Papua mencapai Rp6,7 triliun, yang berasal dari berbagai sumber penerimaan.

Target pendapatan ini terdiri atas Pajak Dalam Negeri sebesar Rp5,73 triliun, Pajak Perdagangan Internasional Rp234,54 miliar, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp808,25 miliar. Komponen-komponen ini mencerminkan potensi ekonomi dan aktivitas perdagangan di wilayah tersebut.

Izharul Haq menambahkan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Papua. Upaya ini bertujuan untuk menjaga optimalisasi pendapatan dan mendorong percepatan belanja negara agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Sumber: AntaraNews