DJPb: Realisasi Pendapatan Negara Papua Capai Rp10,24 Triliun, Lampaui Target APBN 2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi pendapatan negara Papua mencapai Rp10,24 triliun hingga November 2025, melampaui target APBN 2025 dan menunjukkan kinerja fiskal yang optimal.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melaporkan kinerja positif realisasi pendapatan negara di wilayah Papua. Hingga 30 November 2025, total pendapatan yang berhasil dihimpun mencapai Rp10,24 triliun, angka yang signifikan bagi pembangunan daerah.

Capaian ini tidak hanya memenuhi, tetapi bahkan melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, yakni sebesar 133,75 persen. Hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaan fiskal di empat provinsi Papua, meliputi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Izharul Haq, menegaskan bahwa hasil ini merupakan cerminan komitmen pemerintah. Optimalisasi sumber penerimaan negara terus dilakukan guna mendukung berbagai program pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Papua.

Kinerja Fiskal Positif di Tanah Papua

Realisasi pendapatan negara di Papua yang mencapai Rp10,24 triliun hingga akhir November 2025 merupakan bukti nyata dari kinerja fiskal yang sangat baik. Angka ini melampaui target APBN 2025 sebesar 133,75 persen, menyoroti efisiensi dan optimalisasi pengelolaan keuangan negara di wilayah tersebut.

Izharul Haq menyatakan, “Realisasi pendapatan negara hingga akhir November 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dan capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara guna mendukung pembangunan di Papua,”. Pernyataan ini menggarisbawahi upaya serius pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Kinerja positif ini mencakup empat provinsi di Papua, menunjukkan bahwa upaya pengumpulan pendapatan negara tersebar merata dan berhasil. Capaian tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua.

Kontribusi Pajak Dalam Negeri

Pajak Dalam Negeri turut memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan negara di Papua, dengan realisasi sebesar Rp3,56 triliun. Angka ini mencapai 59,79 persen dari target yang ditetapkan, menunjukkan potensi besar dari sektor perpajakan domestik.

Penerimaan dari Pajak Dalam Negeri didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas, yang tercatat sebesar Rp1,27 triliun. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM juga memberikan sumbangan signifikan dengan nilai Rp1,23 triliun, memperlihatkan aktivitas ekonomi yang terus berjalan.

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), realisasi mencapai Rp17,84 miliar, dengan PPN Dalam Negeri menjadi kontributor terbesar dalam kategori ini. Berbagai jenis pajak ini secara kolektif memperkuat basis pendapatan negara dari sumber domestik.

Dorongan Kuat dari Pajak Perdagangan Internasional

Sektor Pajak Perdagangan Internasional menjadi pendorong utama pendapatan negara di Papua dengan kinerja yang sangat impresif. Realisasinya mencapai Rp5,83 triliun, atau 558,9 persen dari target APBN 2025, menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa.

Penerimaan ini sebagian besar berasal dari Bea Keluar, yang mencapai Rp5,64 triliun. Mayoritas Bea Keluar ini disumbang oleh aktivitas ekonomi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menandakan peran krusial wilayah tersebut dalam perdagangan internasional.

Sementara itu, Bea Masuk juga memberikan kontribusi sebesar Rp192,4 miliar. Angka-angka ini mencerminkan tingginya volume perdagangan internasional yang terjadi di Papua, khususnya ekspor komoditas yang dikenakan bea keluar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Turut Melampaui Target

Selain dari sektor pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja yang sangat baik di Papua. Realisasi PNBP tercatat sebesar Rp850,13 miliar, melampaui target dengan capaian 129,90 persen.

Capaian positif PNBP ini didorong oleh beberapa komponen utama. PNBP Lainnya menyumbang Rp494,41 miliar, sementara pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp355,72 miliar.

Kontribusi PNBP ini melengkapi sumber pendapatan negara lainnya, menunjukkan diversifikasi yang sehat dalam penghimpunan dana. Keberhasilan ini memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan di Papua.

Sumber: AntaraNews