Realisasi Belanja APBN Kalsel 2025 Capai 96,39 Persen, Peran Fiskal Optimal Topang Ekonomi Daerah

Hingga akhir 2025, Realisasi Belanja APBN Kalsel mencapai Rp40,34 triliun. Angka ini menunjukkan peran fiskal pemerintah yang optimal dalam menopang perekonomian lokal dan mendorong pembangunan.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Realisasi Belanja APBN Kalsel 2025 Capai 96,39 Persen, Peran Fiskal Optimal Topang Ekonomi Daerah
Hingga akhir 2025, Realisasi Belanja APBN Kalsel mencapai Rp40,34 triliun. Angka ini menunjukkan peran fiskal pemerintah yang optimal dalam menopang perekonomian lokal dan mendorong pembangunan. (AntaraNews)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) melaporkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayahnya. Realisasi ini mencapai Rp40,34 triliun hingga 31 Desember 2025. Angka tersebut setara dengan 96,39 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Pencapaian signifikan ini menegaskan peran fiskal pemerintah yang tetap optimal. Belanja negara secara efektif menopang perekonomian daerah Kalimantan Selatan. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, menyatakan hal ini dalam kegiatan publikasi kinerja fiskal Kalsel Tahun Anggaran 2025 di Banjarmasin.

Belanja negara diarahkan untuk memberikan dampak langsung dan positif bagi masyarakat. Fokus utamanya adalah melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan publikasi kinerja fiskal Kalsel Tahun Anggaran 2025.

Catur Ariyanto Widodo menjelaskan bahwa realisasi belanja APBN yang tinggi ini menjadi indikator kuat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pengelolaan belanja yang terjaga sepanjang tahun 2025 berhasil menopang perekonomian Kalimantan Selatan.

Belanja negara secara strategis dialokasikan untuk memberikan manfaat nyata bagi warga. Fokusnya mencakup pembangunan infrastruktur vital dan perbaikan layanan publik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Struktur belanja APBN di Kalimantan Selatan didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD). Kontribusi TKD mencapai lebih dari 70 persen dari total belanja. Ini menunjukkan pentingnya dukungan pusat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Realisasi belanja sebesar Rp40,34 triliun tersebut terbagi menjadi dua komponen utama. Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp10,20 triliun. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp30,13 triliun.

Peningkatan belanja modal juga menjadi sorotan penting dalam laporan ini. Alokasi dana tersebut banyak diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Ini termasuk pembangunan jalan dan jembatan yang vital bagi konektivitas daerah.

Selain itu, belanja modal juga mendukung pembangunan fasilitas pendidikan. Peningkatan sarana prasarana pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbagai pembangunan lainnya turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Catur Ariyanto Widodo menekankan bahwa belanja APBN yang efektif akan mendorong aktivitas ekonomi. Ini diharapkan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuannya untuk kemajuan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi