Wamendagri Usul Denda bagi Warga yang Hilangkan e-KTP

Percepatan layanan Dukcapil bencana oleh Kemendagri dinilai krusial untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan pemulihan pascabencana berjalan tertib, sekaligus menjaga kepastian identitas warga terdampak.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam sambutannya menyoroti pentingnya gerakan ini sebagai wujud upaya meningkatkan layanan publik.

Pemerintah Kabupaten Agam memperkuat sinergi dengan rumah sakit dan puskesmas untuk mempermudah penerbitan Layanan Adminduk Agam, termasuk akta kelahiran dan kartu keluarga bagi bayi yang baru lahir, menjamin warga langsung membawa dokumen saat pulang.

Layanan ini untuk mempermudah pelajar maupun pekerja untuk urus e-KTP.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kini menyediakan Mesin Cetak E-KTP Banda untuk memangkas birokrasi dan biaya, memastikan pelayanan administrasi kependudukan lebih efisien bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memperketat pintu masuk daerah baik udara maupun darat. Kebijakan pengetatan pintu masuk Jayawijaya ini bertujuan mewujudkan stabilitas keamanan dan mengontrol identitas penduduk, serta menekan aktivitas ilegal.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berkomitmen menjaga tertib administrasi kependudukan (adminduk) melalui layanan jemput bola yang inovatif. Inisiatif ini mempermudah warga mengurus dokumen penting.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta mengundang puluhan ribu warganya untuk mempercepat Aktivasi IKD Yogyakarta, sebuah langkah penting demi layanan kependudukan digital yang lebih luas dan aman.

Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari pengelolaan melalui bank sampah, daur ulang, hingga pemanfaatan limbah menjadi kompos.

Bima menyoroti tantangan birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Kampung Iklim di Kota Magelang atas inovasi pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan peran aktif masyarakatnya, diharapkan menjadi model nasional.

Bima menegaskan bahwa efektivitas program sangat ditentukan oleh kapasitas dan keaktifan RT dalam menggerakkan masyarakat.

Bima menekankan bahwa berbagai inovasi tersebut harus diiringi dengan perubahan paradigma birokrasi melalui konsep statecraft.

Bima menegaskan, pelaksanaan WFH tidak mengganggu pelayanan publik karena unit layanan di tingkat kecamatan dan kelurahan tetap beroperasi secara langsung.